Rabu, 14 Jan 2015
Mega dan Jokowi Sudah Bangkrut Secara Moral dan Politik, Mundurlah
JAKARTA (voa-islam.com) - Kurang 100 hari pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan tanda-tanda bangkrut secara moral dan politik. Perjalanan waktu yang terus bergulir, semakin menunjukkan kebangkrutannya.
Tidak lagi bisa ditutupi. Kepemimpinan Jokowi sudah kehilangan legitimasi secara moral dan politik. Tidak salah ketika Jusuf Kalla, sebelum pencalonannya sebagai ‘CAPRES”, mengatakan, bahwa kalau Jokowi menjadi calon presiden, Indonesia akan hancur, tegasnya.
Inilah beberapa fakta menunjukkan Mega, Jokowi, sudah bangkrut secara moral dan politik:
Pertama, Jokowi tidak mampu melaksanakan janjinya, dan mengingkari janjinya. Ini tergambar dari mulai membentuk format dan menyusun anggota kabinet. Postur kabinet Jokowi tetap ‘tambun’, dan tidak ada pengurangan. Tetap seperti postur pemerintahan SBY dengan 34 kementerian. Jadi tidak ada yang berbeda antara Jokowi dengan SBY.
Kedua, Jokowi tidak melaksanakan janjinya, ingin membentuk kabinet ‘Zaken’ (kerja), yang terdiri para professional dalam kabinetnya. Porsi orang-orang partai di kabinet Jokowi tetap mayoritas. Semua pos penting dan strategis tetap di tangan partai politik. Para professional yang ada, mereka bagian relasi dari partai politik, terutama PDIP. Bagaimana mereka akan dapat mengelola negara secara professional, kalau pmerintahan Jokowi diisi oleh para politisi partai, dan orang-orang yang mempunyai relasi dengan partai? Tidak mungkin.
Ketiga, Jokowi tidak memiliki independensi dalam berbagai hal kebijakan. Jokowi seperti dikatakan oleh Mega, hanya sebagai “PETUGAS PARTAI”. Ini tergambar dari mulai menyusun format kabinet sampai menentukan para menteri. Tidak terlepas dari para “BOS” partai. Jadi Jokowi memang hanya melaksanakan titah dari para “BOS” partai, khususnya dalam menempatkan orang-orang mereka di pemerintahan, termasuk kabinet.
Keempat, Jokowi membuat kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat, dan tidak memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat jelata. Hanya kurang dari satu bulan usai dilantik Jokowi sudah menaikkan BBM. Kenaikan BBM yang diambil Jokowi itu sudah membuat dampak yang sangat luas, dan sangat membebani rakyat. Semua harga kebutuhan pokok naik. Tidak terjangkau oleh rakyat jelata yang berpenghasilan rendah.
Kelima, Jokowi berkecenderungan kebijakannya ekonominya lebih bersandar kepada ‘NEOLIB’. Di mana mengambil kebijakan melakukan liberalisasi di sektor ekonomi dan perdagangan. Hal ini tergambar dengan kebijakan dibidang energy (minyak). Di mana Jokowi harga minyak di dalam negeri (BBM) diserahkan kepada pasar. Jadi harga minyak dalam negeri (BBM) fluktuasinya ditentukan oleh harga minyak dunia.
Keenam, Jokowi tidak mendapatkan kepercayaan dunia inernasional. Sekalipun Jokowi sudah pernah bertemu dengan para pemimpin dunia di Beijing dan Canberra, dan ratusan CEO global, di mana mereka berjanji akan melakukan investasi di Indonesia, nilainya ratusan tiliun dollar, tetap saja ekonomi Indonesia terpuruk. Ini tergambar melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar. Belum lama ini, Jokowi bertemu dengan George Soros (Yahudi), dan kemungkinan meminta tolong kepada Soros, menstabilkan rupiah yang terus melemah terhadap dollar. Ini menggambarkan bahwa dunia internasional tidak percaya terhadap kepemimpinan Jokowi.
Ketujuh, Jokowi mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Ini menjadi preseden buruk bagi Jokowi. Jokowi pasti tahu bahwa Komjen Pol Budi Gunawan mendapat ‘red notice’ dari KPK. Jokowi sudah bertindak diluar kepatutan dengan mengangkat Jaksa Agung HM Prasetyo dan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, tanpa mengkonfirmasi kepada PPATK dan KPK.
Relasi antara 'dwi tunggal' Mega dan Surya Paloh, yang menjadikan Jokowi 'boneka', kenyataannya sudah membuat bangkrut secara moral dan politik Jokowi. Kondisi ini akan semakin buruk di hari-hari berikutnya. Karena adanya tarik-menarik kepentingan antara berbagai keperingan busuk “BOS” partai.
Jokowi tidak dapat bertindak secara independen. Sangat tergantung dari para “BOS” partai, dan akhirnya membuat semua kebijakannya sangat paradok. Jokowi sudah kehilangan kredibilitas dan legitimasinya secara moral dan politik, lebih baik Jokowi mundur. Wallahu’alam.
