Menlu Arab Saudi Saud Al-Faisal : Arab Saudi Tidak Ada Masalah Dengan Ikhwan

RIYADH (voa-islam.com) - Menteri Luar Negeri Kerajaan  Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal menegaskan bahwa tidak ada masalah antara pemerintah Arab Saudi dengan Jamaah Ikhwanul Muslimin, ungkap surat kabar Al-Jazeera Arab.

Al-Faisal mengatakan, “Tidak ada masalah antara Kerajaan Arab Saudi dengan Jamaah Ikhwan”, kata Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal kepada wartawan, di Riyadh, Jum’at, 13/2/2015.

Sebelumnya, selama masa pemerintahan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, pemerintah Arab Saudi bersama dengan Mesir dan sejumlah negara Arab Teluk lainnya, menjatuhkan ‘vonis’ Ikhwan sebagai "organisasi teroris".

Pemerintah Abdullah telah membantu al-Sisi dengan dana miliaran dollar untuk menggulingkan Presiden Mesir Mohammad Mursi yang merupakan anggota senior Gerakan Islam terbesar di dunia itu.

Dibagian lain, seorang anggota Dewan Syura Arab Saudi, Ahmed Al-Tuwaijri, membantah bahwa kerajaan pernah menetapkan Jamaah Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Pejabat dibidang hukum Arab Saudi, menolak pernyataan bahwa Ikhwan sebagai teroris. Karena  menurut pejabat itu, mereka yang ditetapkan sebagai teroris, yang terang-terangan melakukan kekerasan, termasuk melakukan pemboman dan peledakan.

Berbicara kepada TV Rotana Khalijia, Al-Tuwaijiri mengatakan bahwa Jamaah Ikhwanul Muslimin termasuk bagian bangsa dan negara, sehingga tidak ada orang yang secara sadar dapat menetapkan Jamaah Ikhwan sebagai organisasi teroris. Jamaah Ikhwan, menurut Al-Tuwaijiri telah ada dan eksis mulai dari Maroko sampai ke Indonesia.

Jamaah Ikhwan hanya melaksanakan dakwah,  menyerukan reformasi masyarakat, termasuk penerapan Hukum Syariah dalam konstitusi negara, berusaha untuk memperbaiki konsepsi masyarakat tentang isu-isu yang berbeda dan berusaha mencapai tujuan mereka secara damai, tegas Al-Tuwaijiri.

“Mereka tidak memiliki masalah dengan Kerajaan," tambah al-Tuwajiri. Sebelumnya, pemerintah Turki, Maroko, Tunisia, dan Kuwait yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, menyerukan membentuk  aliansi strategis. Ini merupakan perkembangan baru yang sangat penting di kawasan Teluk.

Selain itu, Al-Tuwaijiri menekankan bahwa hubungan antara Jamaah Ikhwanul Muslimin dan Kerajaan Arab Saudi  sangat bersejarah, meskipun mengalami pasang surut. Kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, yaitu antara Kerajaan  Arab Saudi dengan Ikhwan "tidak boleh dilupakan," tegasnya.

Diperkirakan hubungan antara Jamaah Ikhwanul Muslimin dan Kerajaan Arab Saudi  akan pulih kembali, dan meninggalkan kebijakan yang menempatkan  Ikhwan  sebagai organisasi teroris seperti ketika di bawah almarhum Raja Abdullah.

Jamaah Ikhwan akan dapat melakukan berbagai aktifitas secara bebas di Kerajaan Saudi, sebelumnya ada rekomendasi dari mantan kepala ‘Royal Court’, Khalid Al-Tuwaijri, yang melarang Ikhwan.

Khalid al-Tuwaijir sebagai tokoh dibalik kampanye melawan Jamaah Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi. Sekarang Khaled Al-Tuwaijiri dikenakan tahanan rumah, dan dilarang melakukan perjalanan keluar negeri.

Para pengamat melihat adanya pergeseran dalam kebijakan Saudi terhadap Mesir sejak kematian Raja Abdullah bulan lalu.

Beberapa hari yang lalu, media Rassd corong aktivis Koptik (Kristen Ortodok) Majdi Khalil, yang mendukung kudeta militer di Mesir, melawan Arab Saudi dan Raja Salman, dan dia mengatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi akan “habis dan hilang” jika tidak membayar uang kepada Mesir.

Menurut surat kabar Saudi Al-Riyad, Arab Saudi memberikan dana ‘cash’ kepada junta militer Abdel Fattah Al-Sisi senilai $ 8.6 miliar dollar.

Namun, para pejabat di Riyadh mengatakan, bahwa Arab Saudi memberikan kepada al-Sisi sebesar $ 20 milliar dollar, tahun 2014. Sekarang negara-negara Arab Teluk (GCC), mengumpulkan dana $ 39 milliar dollar kepada al-Sisi.

Dibagian lain, sebelumnya menurut ‘The Observer Mesir’ untuk Hak Asasi Manusia dan Kebebasan yang mengutip sumber-sumber informasi di Arab Saudi yang mengatakan bahwa ada kemarahan di kalangan para pangeran Saudi, karena tingkat dukungan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, di masa Raja Abdullah kepada junta kudeta militer di Mesir yang sangat luar biasa. Wallahu’alam

 *mashadi