View Full Version
Selasa, 03 Jan 2017

Semiotika Pemberitaan Terorisme

Sahabat Voa Islam...

Apa yang bisa kita tangkap dari pemberitaan media (televisi) terkait dengan kasus terorisme?

Saya kira, mereka ingin menanamkan apa yang disebut “The Pictures in Our Heads, seperti kata Walter Lippman penulis buku klasik “Opini Umum”. Begitulah media saat ini mencuri-curi peran tersebut.

Media, khususnya televisi ingin menamkan sebuah gambaran realitas yang mereka kehendaki. Dalam kasus pemberitaan terorisme, kecenderungan yang demikian begitu terlihat. Pemberitaan terorisme di televisi begitu gegap gempita, ditampilkan secara dramatis dalam visualisasinya dengan harapan menunjukkan betapa bahayanya aksi teroris. Lengkap dengan komentar-komentar, yang dominan dimana opini dikuasai dari pihak berwajib, alias pihak kepolisian (Densus 88).

Inilah wajah televisi dalam memberitakan terorisme. Apakah demikian realitasnya? Tidak selalu. Seperti dalam kaidah jurnalisme, berita pada dasarnya adalah konstruksi dari wartawan. Wartawan hanya mengambil sebagian peristiwa saja yang dianggapnya penting menurutnya. Tentu disesuaikan dengan politik media di mana mereka bekerja.

Untuk mengetahui bagaimana logika ini bekerja, ada baiknya kita ketengahkan paparan John Fiske, penulis beberapa buku terkenal seperti television culture, reading television serta introductions to communication studies.

* Pertama*, tahap realitas, bagaimana peristiwa ingin ditampilkan oleh wartawan yang bisa terlihat dari visualisasi media televisi. Kedua, tahap representasi, di mana terjadi proses editing, penyesuaiaan gambar agar nampak dramatis, penampilan secara berulang-ulang, penambahan efek-efek seperti suara, musik dsb. Ketiga, tahap ideologi yaitu pesan-pesan tertentu apa yang ingin ditanamkan kedalam benak dan pikiran pemirsa.

**Penanaman “The Pictures in Our Heads” seperti yang tersebut di atas. * *

Ketika media (televisi) melakukan kerja-kerja demikian. Sebuah kerja-kerja sistematis sebagai sebuah industri media. bagaimana dengan publik (pemirsa)? Tentu kitapun mempunyai logika sendiri. Sebuah logika yang dibangun dalam rangka merespon pemberitaan yang ditayangkan stasiun televisi. Sikap kritis dan skeptis perlu kita kedepankan.

Agaknya, tak salah kalau kita terapkan statemen Jerry D. Gray, penulis buku “Dosa-Dosa Media Amerika”. Dalam awal buku tersebut dikatakan.“Bukan apa yang mereka katakan, melainkan apa yang mereka tidak katakan”. Sikap yang demikian perlu agar kita bisa memaknai dengan benar setiap informasi (pemberitaan) yang ditayangkan.

Nah, untuk memaknai setiap pemberitaan, dalam hal ini kasus terorisme, kita memerlukan perangkat yang sistematis pula.

Perangkat yang ingin saya gunakan adalah Ilmu Semiotika (Ilmu Tanda).

Semiotika sendiri berasal dari bahsa Yunani Semion yang berarti tanda. Selanjutnya, semiotika didefinisikan setidaknya sebagai studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Dalam kasus pemberitaan terorisme, saya akan mempergunakan salah satu cabang dari semiotika untuk membedahnya, yaitu dengan semiotika sosial. Halliday (1993) dalam buku Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning mengartikan semiotika sosial sebagai berikut; Semiotika sosial memandang bahwa sebuah naskah terdiri dari tiga komponen utama: medan wacana (cara pembuat wacana memperlakukan suatu peristiwa); pelibat wacana (sumber yang dikutip atau orang-orang yang dilibatkan beserta atribut sosial mereka dalam suatu wacana), dan sarana wacana (cara pembuat wacana menggunakan bahasa dalam manggambarkan peristiwa).

Alex Sobur (2001) memperjelas pengertiannya bahwa dalam menggunakan semiotika sosial untuk menganalisis teks media, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual.

Diantaranya,

pertama,*medan wacana (field of discourse) :

menunjuk pada hal yang terjadi: apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai yang terjadi dilapangan peristiwa.

*Kedua, pelibat wacana (tenor of discourse) menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita) :

sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana sumber itu digambarkan sifatnya.

Ketiga, sarana wacana (mode of discourse) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa :

bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip) ; apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufimistik atau vulgar.

Lantas, bagaimana semiotika sosial tersebut kita pergunakan dalam membedah (menganalisis) kasus pemberitaan terorisme, mari kita lihat:

Pertama, medan wacana (field of discourse).

Isu terorisme oleh stasiun televisi dijadikan komoditas dalam arti sebagai barang dagangan. Bagi mereka isu mengenai terorisme sangat menguntungkan. Maka tak heran jika ada sebuah strasiun televisi yang melaporkan beragam tayangan yang di klaim “Eksklusif”. Kalau mau jujur, misalnya dalam tayangan penggrebegan orang yang diduga teroris di Temanggung. Eksklusifitas tersebut bukan sebuah prestasi jurnalisme dalam melakukan investigasi. Tetapi hanya sekedar kemampuan akses ke aparat. Dalam hal ini, hanya soal bagaimana punya tawar menawar saling menguntungkan. Saya kira, misalnya ketika pihak TV-One menyiarkan tayangan “Ekslufif” itu harus dibayar mahal dengan menjadikan televisi tersebut corong polisi dan jelas membuat wartawan tanpa daya, secara sadar mematikan daya kritisnya sebagai wartawan untuk tidak mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, tak ada investigasi dalam pemberitaan tersebut bahkan verifikasi paling dasar sekalipun. Maka, boleh dikatakan dalam kasus ini adalah sebuah wajah nyata “Matinya Jurnalisme Televisi”.

Kedua, pelibat wacana (tenor of discourse)

Mengenai orang-orang yang terlibat dalam pemberitaan, saya menilai yang paling dominan adalah suara dari aparat kepolisian. Pihak ini merupakan pelibat wacana yang secara aktif diketengahkan sebagai narasumber. Sangat sedikit suara-suara yang berasal dari mereka yang diduga teroris tersebut. Memang ada sedikit wawancara dari misalnya teman-teman yang diduga teroris tersebut. Namun kalau kita lihat hanya sekenannya saja agar terlihat berita terkesan berimbang.

Padahal kita tahu, banyak dari narasumber yang tak kenal dekat dengan para pelaku yang diduga teroris tersebut.

Sementara, kalau kita lihat, dalam kasus pemberitaan terorisme beberapa waktu lalu, yang paling fenomenal adalah munculnya mantan Kepala Densus 88 Suryadarma Salim.

Lewah tokoh ini, kepolisian khususnya Densus 88 digambarkan sebagai seorang hero, profesional yang berhasil mengungkap kasus terorisme di Indonesia. Padahal fakta membuktikan, untuk menangkap 1 orang yang diduga teroris saja butuh sebanyak 600 personil. Ini sebuah ironi yang nyata. Dan media tak pernah mempertanyakannya. Ketiga, sarana wacana (mode of discourse) Gaya bahasa yang digunakan adalah labelisasi mengenai teroris yang sering dialamatkan kepada umat Islam. Kata yang paling sering digunakan adalah kata “diduga teroris”. Dugaan ini media yang membuat dan kadang sering bersumber dari kepolisian sepihak.

Disisi lain media juga pernah salah dalam melakukan pemberitaan, misalnya disebut tokoh yang membom JW Marriot dan Rizt Carlton adalah Nur Hasbi, kemudian ternyata salah. Belum lagi, sering ditampilkan gaya berpakaiaan dengan jenggot, pakaiaan putih panjang dsb. Melihat gaya pemberitaanpun, kita paham bahwa berita-berita ditampilkan secara hiperbolis dan berlebihan.

Berisi berita yang kadang belum jelas, simpang siur sehingga berpotensi membingungkan mereka yang menontonnya. Hasilnya, berita yang disajikan nyaris tanpa pencerahan. Yang ada hanyalah berita-berita bombastis yang menguntungkan pihak media saja. Memang, ulasan tersebut hanya permukaan saja. Masih perlu diadakan kajian yang lebih mendalam agar kita bisa mengungkap “dosa-dosa media’.

Namun, tak ada salahnya kalau kita katakan bahwa pemberitaan mengenai kasus terorisme selama ini kental sekali politik media dimainkan untuk kepentingan sepihak industri media, bukan untuk kepentingan publik. Inilah kiranya kita perlu merebut kuasa, dari kuasa media menuju kuasa publik. Dan, dengan terus menerus mengupayakan masyarakat melek media (media literacy) kita bisa merebut kuasa itu.

Semoga.

Demikian opini Redaksi yang disadur dari Sudaryono Achmad, pemerhati media, tinggal di pinggiran Jakarta

Share this post..

latestnews

View Full Version