Pilpres Deadlock, Ini Solusinya

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Beberapa daerah telah tuntas merekapitulasi suara. Sejumlah media sudah umumkan hasilnya. Tapi, tak semua pihak setuju dengan hasil itu. Sejumlah saksi tak mau tanda tangan. Artinya? Tak mengakui. Rekapitulasi dipertanyakan akurasi dan kejujurannya.

Isu kecurangan terus merebak. TSM menjadi kata sandi yang semakin populer di telinga publik. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Ada yang bilang malah TSMB. B itu brutal. Itulah potret pemilu kali ini menurut sejumlah pihak.

Kata TSM atau TSMB menyebar seperti obat kuat yang memompa semangat mereka yang prihatin dan kecewa atas proses pemilu kali ini. Demo dan protes terjadi dimana-mana. Satu-persatu kecurangan dibuka datanya. Foto, situng dan video yang diduga sebagai indikasi kecurangan dipertontonkan ke publik lewat medsos. Medsos menjadi ruang satu-satunya yang tersisa bagi rakyat untuk mengekspresikan kekecewaan. Di saat televisi mati suri dan media mainstream tiarap, medsos menjadi ruang terbuka dimana setiap anak bangsa bisa leluasa berinteraksi. Memposting dan mengakses informasi.

Kendati rekapitulasi suara di KPU Pusat belum tuntas, masing-masing paslon telah mengklaim sebagai pemenang. Ucapan selamat datang kepada kedua belah pihak, baik dalam bentuk baliho, video maupun pajangan bunga. Klaim ini telah meramaikan suasana, bahkan menciptakan ketegangan.

Isu kecurangan yang dianggap sudah masuk dalam level TSM atau TSMB ini membuat sebagian rakyat menuntut agar KPU dikartu merah dan salah satu paslon didiskualifikasi. Pasalnya, KPU dan salah satu paslon "dicurigai oleh mereka" berkomplot untuk mengalahkan paslon yang lain. Ditambah lagi kematian hampir 600 petugas pemilu yang makin memperkuat kecurigaan, dugaan, dan tuduhan itu. Potensi korbannya masih bisa terus bertambah jumlahnya. Karena yang berbaring sakit kabarnya masih ribuan orang.

Sejumlah tokoh, termasuk Rizal Ramli, menganggap pemilu kali ini paling buruk di sepanjang sejarah demokrasi di negeri ini. Kematian ratusan petugas pemilu adalah tragedi nasional. Sambil menunggu ucapan duka dari "sang presiden" sebagai kepala negara, amburadulnya proses pemilu memang layak jadi keprihatinan masional.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa KPU telah kehilangan legitimasi dari rakyat. Dampak yang mungkin akan terjadi: apapun hasil pilpres, tak diterima rakyat. Ini bahaya! Lampu kuning, dan hampir lampu merah!

Kalau rakyat tak akui KPU, artinya presiden yang diumumkan KPU juga tak diterima rakyat. Ini tentu tak kondusif bagi presiden terpilih, siapapun itu, untuk menjalankan pemerintahan kedepan. Sebab, dimungkinkan akan terus ada ketegangan-ketegangan selama pemerintah tidak mampu meyakinkan rakyatnya. Apalagi jika komunikasi politik pemerintah dengan rakyat buruk. Ini hampir bisa dipastikan akan mendorong gelombang ketegangan semakin besar sebagaimana yang selama ini terjadi.

Untuk mengurai ketegangan ini ada tiga alternatif yang bisa dijadikan pilihan dan solusi. Pertama, rekapitulasi ulang suara hasil pilpres. Gagasan ini juga diusulkan oleh M.H. Ainun Najib, budayawan kawakan asli Jombang yang tinggal di Jogja.

KPU perlu melakukan rekapitulasi ulang secara nasional, dan disiarkan semua televisi. Data-data KPU, terutama C1 ditampilkan. Semua C1 Plano dipasang kembali di setiap TPS dan masyarakat melihatnya langsung sambil melakukan koreksi terhadap proses rekapitulasi nasional. Ini ruang bagi semua rakyat untuk melakukan pencocokan dan verifikasi. Ada media teleconference yang disiapkan KPU. Melalui video call misalnya, KPU bisa langsung cek ke petugas KPPS terkait dengan TPS yang sedang dihitung suaranya. Itu soal teknis, dan sangat mudah untuk bisa dilakukan. Hanya sedikit butuh waktu, karena jumlah TPS ada 800 ribu lebih.

Ini kesempatan bagi setiap paslon, terutama 01 untuk menepis tuduhan kecurangan yang selama ini diarahkan kepadanya. Mestinya tak ada yang keberatan, khususnya paslon 01 untuk melakukan perhitungan ulang secara nasional.

Kalau gagasan ini tak disepakati, maka pemilu ulang bisa jadi alternatif kedua. Apakah tak terjadi kecurangan TSM atau TSMB lagi sebagaimana yang dituduhkan dan dikhawatirkan banyak pihak selama ini? Belajar dari pemilu saat ini, segala sesuatunya lebih mudah untuk diantisipasi. Tentu, petugas pemilunya harus diganti. Kok diganti? Ah, pakai nanya lagi!

Kalau cara kedua deadlock? Maka kemungkinan ketiga yang akan terjadi. Apa itu? Adu kuat massa. Ini sulit dihindari. Rakyat sering menyebutnya dengan istilah "people power". Dan sekarang sedang berjalan. Demo merebak dimana-mana. Tidak saja di Jakarta, tapi di banyak wilayah. Aceh, Sumut, Surabaya, Madura, Ciamis, Semarang dan sejumlah daerah yang lain sudah pecah. Kekecewaan, bahkan kemarahan massa sepertinya tak mudah untuk diredam. Adu kuat ini akan berhenti jika alternatif pertama atau kedua disepakati.

Kalau saja terjadi adu massa, tragedi 1998 terbuka untuk terulang kembali. Benturan pendukung Sidang Istimewa yang dikendalikan oleh Pamswakarsa dengan yang menolak Sidang Istimewa pernah melukai sejarah bangsa ini. Sejumlah nyawa melayang yang seharusnya tak perlu terjadi. Sekali lagi, tak perlu terjadi.

Tentu, kita semua tak ingin 1998 terulang kembali di 2019. Karenanya, alternatif pertama atau kedua perlu jadi renungan dan dipikirkan bersama. Tundukkan ego dan redam ambisi. Ini untuk dan demi masa depan bangsa ini. Jika alternatif ketiga yang dipilih, kita gak tahu apa yang akan terjadi untuk Indonesia kedepan.  [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 13/5/2019