Siaran Pers IDM; 68,7 % Responden Tidak Puas Terhadap Kinerja 100 Hari Jokowi-JK

Hasil Survei Hasil Jajak Pendapat Masyarakat Indonesia Development Monitoring (IDM).

Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 100 pemerintahan Jokowi-JK.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1250 responden di 33 provinsi pada 13-26 Januari  2015. Margin of error survei itu kurang lebih 1,21  persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam temuan menunjukkan, mayoritas responden atau 68,7 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari  pemerintahan Jokowi- JK  Sebanyak 26,4 persen responden menyatakan puas dan 4,9 persen tidak tahu.

Dari angka 26,4 persen itu, jika dirinci, sebanyak 15,1 responden mengaku cukup puas dan 11,3 persen sangat puas. Adapun rincian ketidakpuasan masyarakat ialah 31,5 persen mengaku kurang puas, dan 35,2 persen sangat tidak puas.

Survei ini dipastikan mereferensikan pendapat publik di Indonesia terhadap kinerja 100 hari kinerja Jokowi- JK. Harapan kami, kepuasan di atas 50 persen. Tapi, ternyata di angka 26,4 persen.

Hasil survei itu menunjukkan adanya degradasi harapan masyarakat dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dan kepemimpinan  Jokowi- JK jika dibandingkan dengan hasil survei lembaga lembaga survei pada harapan masyarakat terhadap pasangan Jokowi jelang pemilihan presiden jika terpilih.

Dari jajak pendapat ditemukan  permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan masalah utama dalam 100 hari pemerintahan Jokowi - JK  dalam temuan survei sebanyak 87,7persen responden mengeluhkan tingginya harga bahan-bahan pokok. sisanya sebanyak 12,3 persen berpendapat biasa biasa saja. Artinya pemerintah Jokowi - JK tidak punya konsep dan aplikasi ekonomi yang jelas untuk menekan inflansi dalam jangka pendek serta menunjukan ketidak mampuan tim ekonomi Jokowi.

Temuan Survei juga menunjukkan cukuo tingginya keluhan angkatan kerja baru atau masyarakat yang mencari pekerjaan mengeluhkan kesulitan mencari lapangan kerja hingga 71,8 persen.

Dalam temuan survei hampir 73,8 persen masyarakat juga mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan dalam dan hingga 100 hari pemerintahan Jokowi- JK banyak sekali masyarakat belum menerima Kucuran dana Kartu Indobesia Pintar yang dijanjikan oleh Jokowi.

Terkait konflik KPK dan Kapolri dalam temuan survei didqpati bahwa penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai decision maker 89,5 persen masyarakat menilai Jokowi tidak tegas dan sangat tersandera oleh Megawati dan PDIP alam mengambil keputusannya terkait masalah KPK dan Polri.

Temuan Survei dalam jajak 79,5 persen masyarakat berpendapat bahwa tokoh parpol yang paling mempengaruhi keputusan Jokowi adalah Surya Paloh hal ini terbukti dengan jumlah menteri yang merepresentasikan Surya Paloh lebih banyak daripada yang merepresentasikan wakil PDIP dikabinet kerja.

Dalam jajak pendqpat mengenai menteri Jokowi yang sudah bekerja selama 100 hari dan mempunyai harapan adanya perbaikan untuk departemen atau kementrian publik menilai 6 besar menteri yang mendapat skor nilai 8 yaitu:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
2. Menteri BUMN Rini Sumarno
3. Jaksa Agung Prasetyo
4. Menteri Pertahanan Ryan Mizard
5. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo
6. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani

Sedangkan 3 menteri yang dinilai dengan skor terendah antara lima dan 4 yaitu :

1. Menkopolkam Tedjo Edhy Pudjiatno ( dinilai terkait masalah intervensi kongres GOLKAR dan Konflik KPK dan Polri yang beekomentar justru meyusahkan posisi Jokowi dihadapan pendukungnya yang pro KPK.
2. Menkumham Yasona Laoly ( Terkait konflik Partai Persatuan  Pembangunan yang ikut mempekeruh suasana )Menteri ESDM Sudirman Said (menjerumuskan Jokowi menjadi dianggap melanggar konstitusi dan janjinya terkait Harga BBM serta keberpihakan pada kepentingan asing seperti perpanjangan kontrak freeport .Serta berpotensi menciptakan mafia migas baru dalam tender crude oil melalui ISC.

Dan untuk menteri lainnya dinilai dengan skor  rata rata 5,5 hingga 6 oleh publik untuk kinerja selama 100 hari.

Rekomendasi IDM untuk pemerintahan Jokowi sebagai berikut :

• Merombak tim Ekonomi untuk menghadapi perubahan ekonomi dunia.
• Evaluasi Kabinet dan lakukan reshuffle.
• Jokowi harus tegas dalam menjadi decision maker penentu kebijakan pemerintahan dan harus berani keluar dari kepentingan PDIP dan Megawati dan harus lebih mmementingkan rakyat.
• Segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk melaksanakan perintah konstitusi
• Biarkan KPK dan Polri berproses secara hukum dan UU
• Segera merealisasikan KIP dan KIS
• Melakukan Operation Market untuk menurunkan harga harga kebutuhan bahan pokok yang terus memberatkan masyarakat

 

Jakarta 27 Januari 2015

 

Indonesia Development Monitoring

 

 

Fahmi Hafel

Direktur Eksekutive