PP Muhammadiyah: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Belum Konkrit

JAKARTA (voa-islam.com)--Terkait dengan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid III mendapatkan tanggapan serius dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)  PP Muhammadiyah, melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah belum masuk dalam agenda yang konkrit dalam penyelesaian masalah ekonomi yang selama ini dihadapi bangsa.

Wakil Ketua MEK Bidang Kebijakan Ekonomi, Mukhaer Pakkanna, mengatakan, jika dianalisa di tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk menguatkan fundamental ekonomi.

Mulai dari paket kebijakan untuk memperkuat rupiah (Maret 2015) hingga paket ekonomi pertama (Mei 2015), paket kedua (September 2015), dan paket ketiga (5 Oktober 2015). Pada paket pertama dan kedua, kebijakannya masih bersifat makro dan belum memiliki “daya pukul” dalam jangka waktu singkat, sehingga tidak efektif dalam mendongkrak fundamental ekonomi.

“Hal ini terbukti dengan nilai kurs rupiah masih terpental, IHSG masih kelimpungan, investor asing belum tertarik masuk, eksportir masih kebingungan menghadapi regulasi dan pasar internasional,”terang Mukhaer.
 
Sementara paket ketiga (5 Oktober), lanjut Mukhaer, perangkat kelembagaanya untuk implementasi program masih fragile dan masih terkesan berorientasi pemihakan pada korporasi menengah dan besar. Untuk itu diperlukan pensikapan yang jelas terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang selama ini disebut stimulus.
 
Sementara disatu sisi  terhadap pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan mengengah (UMKM), Mukhaer mengatakan, tampaknya belum masuk agenda konkret. Padahal pelaku usaha sejatinya dan mampu menyelamatkan badai krisis adalah pada usaha UMKM. Terkait dengan realitas tersebut, Muhammadiyah mengusulkan, agar pemerintah perlku melakukan arah kebijakan pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan.

Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial LKM (terutama bagi BMT/BTM) yang murah akan mereka berhadap langsung dengan nasabah grass root.

Kedua, penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha perlu difokukan pada nasabah perempuan. 

Ketiga, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir), dan kelompok usaha rentan (mikro).
 
“Dengan arahan yang demikian, kami menyakini pemerintah mampu memberikan terobosan untuk keluar dari permasalahan ekonomi bangsa saat ini,” ucap Mukhaer.* (syaf/voa-islam.com)