PERNYATAAN SIKAP:
“Evaluasi Total 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi JK: Lawan Kamuflase Politik Rezim Neolib Melaui Upaya Depolitisasi Mahasiswa
Tiga tahun sudah, Rezim Jokowi-JK menjalankan kekuasaan atas rakyat di Negeri ini hingga dibayangi oleh berbagai persoalan yang tak kunjung tuntas. Klaim Nawa Cita sebagai upaya strategis dalam wujud sembilan agenda prioritas pemerintah selama periode 2015-2019 demi menjadi solusi atas problem mengenai; lunturnya kewibawaan Negara, Runtuhnya sendi-sendi ekonomi dan Maraknya konflik sosial atau intoleransi, justru tidak sama sekali memberikan perubahan menuju keadaan yang lebih baik.
Alih-alih mewujudkan kedaulatan Negara, kemandirian ekonomi dan Berkepribadian bangsa yang menghilangkan berbagai potensi konflik sosial, Negara malah mengobral upaya-upaya depolitisasi mahasiswa yang didasari subjektivitas dalam kewenangannya dan mempovrokasi hadirnya konflik sosial dengan melakukan kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis mahasiswa Islam maupun merekayasa berbagai bentuk preasure group.
Hal ini dibuktikan dengan upaya Rezim dalam melakukan penggembosan terhadap kehidupan kampus dengan membangun propaganda murahan mengenai ilusi “Ancaman Radikalisme” terhadap keutuhan bangsa. Faktanya, konflik-konflik sosial terjadi diakibatkan kegagalan Negara dalam mewujudkan keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.
Hal ini diungkapkan pula melalui data BPS 2017, tingkat ketimpangan ekonomi nasional tidak mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Dampaknya, Negara menjilat hasilnya sendiri dan menjadi Negara Gagal dalam mewujudkan rasa aman bagi rakyat. Kegagalan tersebut mengakar kepada penerapan ekonomi kapitalisme yang memberikan kebebasan dalam melakukan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi baik pengelolaan tanah, privatisasi ataupun penjualan industri BUMN, perdagangan bebas maupun perihal problem ketenagakerjaan hingga mewujudkan kesenjangan yang begitu lebar.
Lantas, dimana basis-basis kekuatan Negara Maritim jika faktanya potensi kelautan dirampok secara legal melalui legalitas kapitalisme yang diterapkan oleh Negara? Ilusi Negara Maritim ini menjadi satu bukti keterjebakan pemerintah menjalankan politik luar negeri pragmatis yang menjembatani megaproyek asing untuk menyusup dan menguasai kekayaan alam Indonesia seperti proyek kereta cepat, reklamasi teluk jakarta, proyek Meikarta dll.
Pembiayaan proyek tidak lepas dari jeratan hutang. Selama September 2017 mengalami kenaikan Rp40,66 triliun (Sumber: Kemenkeu). Utang Pemerintah Pusat naik menjadi Rp3.866,45 triliun. Akhirnya, Rakyat diabaikan dan diperburuk dengan pelayanan publik yang amburadul dan lebih memihak keuntungan bagi kelompok kapitalis. Disinilah Negara kehilangan wibawa dengan dilingkupi kebobrokan hukum, moral, para politisi korup dan Rezim Jokowi-Jk menjadi sebab utama beserta sistem demokrasi yang dijalankannya telah membuahkan langgengnya penjajahan Kapitalisme-Sekuler di Negeri ini.
Atas dasar itulah, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung memberikan sikap:
Bandung, 20 Oktober 2017.
Gerakan Mahasiswa Pembebasan
Kota Bandung