Pemerintahan Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi

JAKARTA (voa-islam.com) - Gara-gara menganggap DPR sebagai lawan politik dan memerintahkan para menterinya tidak mendatangi undangan DPR untuk rapat dengar pendapat, Presiden Jokowi dituding telah merusak tatanan demokrasi yang berhasil dibangun oleh pemerintahan mantan Presiden SBY.

Menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, pemerintahan Jokowi bisa merusak tatanan demokrasi yang sudah terbangun sejak pemerintahan sebelumnya setelah reformasi, sementara para pembantunya tidak memberikan kontribusi positif untuk pemerintahan Jokowi.

"Seharusnya ada evaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi. Ini mutlak dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya. Kondisi ini masih ditambah dengan para pembantu Jokowi yang kerap melakukan tindakan kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi yang ujung-ujungnya bisa merusak demokrasi," tegas politisi PKS tersebut.

Fahri Hamzah mencontohkan, diawal pemerintahannya Jokowi memerintahkan para menterinya tidak menanggapi undangan DPR untuk rapat dengar pendapat (RDP).

"Saya kira cara berpikir Jokowi yang menganggap DPR sebagai lawan itu keliru. Lawan DPR itu sesungguhnya sesama anggota Dewan," jelas Fahri Hamzah.

Sedangkan langkah kontroversi Jokowi lainnya adalah menaikan harga BBM disaat harga BBM dunia turun, meski sekarang harga BBM kembali diturunkan dimana Premium Rp 7.600 per liter dan Pertamax Rp 8.800 per liternya, namun masih jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya. [dbs/AbdulHalim/voa-islam.com]