Skandal Politik Jokowi dan Cerita Lama Budi Gunawan

JAKARTA (voa-islam.com) – Jokowi bertindak anomali dengan langkah yang diambil sebelumnya. Di  mana saat akan menyusun kabinet, Jokowi melakukan klarifikasi kepada KPK terhadap sejumlah calon  menteri. Sampai KPK memberikan klarifikasi terhadap sejumlah calon menteri.

Tapi, dalam memilih Jaksa Agung dan Kapolri, justru Jokowi tidak melakukannya. Padahal, posisi Jaksa Agung dan Kapolri sangat penting dalam penegakan hukum. Mengapa Jokowi melakukan anomali kebijakan?

Sementara itu, Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, menyatakan pengajuan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri baru oleh Jokowi merupakan skandal politik Jokowi.

“Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian Kapolri dalam waktu cepat, mendadak, dan kemudian memotong semua rasionalitas,” ungkap Hariz Azhar setelah bertemu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurtu dia, Kapolri yang masih menjabat seharusnya secara resmi menyampikan masukan secara langsung mengenai nama calon Kapolri. Begitu pula dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Jokowi  juga seharusnya terlebih dulu meminta pihak KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk memberikan rekomendasi terhadap nama-nama calon Kapolri. Tapi, itu tidak dilakukan Jokowi. Padahal, kata Haris lagi, nama Budi Gunawan dapat menimbukan preseden buruk, baik bagi instansi Polri maupun bagi Jokowi.

Pasalnya, Budi diketahui pernah menjabat sebagai ajuda Presiden Megawati Soekarnoputri, an dikenal dekat dengan PDI-P. Selain itu, tambah Hariz, nama Budi Gunawan juga termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga memiliki jumlah keuangan yang cukup besar yang tersimpan dalam rekening pribadi.

“Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk,” ujar Hariz.

Dalam kesempatan terpisah, pihak PDIP yakin Jokowi sudah menimbang masak-masak sebelum menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Persoalan latar belakang Budi yang dilekatkan dengan isu rekening gendut Polri dinilai PDIP hanya kisah lama.

“Terkait dengan itu, dengan adanya transaksi yang mencurigakan, ini sudah cerita lama,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan, di kantor DPP PDIP, Lentengagung, Jakarta, Sabtu siang.

Ia mengungkapkan, isu rekening gendut yang dilekatkan pada Budi adalah stigma yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Trimedya meyakinkan, Budi sudah mengklarifikasi soal rekeningnya, baik kepada internal Polri maupun kepada PPATK.

Trimed sendiri sebagai anggota Komisi III DPR mengaku akan menghormati keputusan Jokowi. Bahkan, ia menilai, pemilihan Budi sudah pas karena perwira tinggi itu punya banyak prestasi, salah satunya menjadi ajudan Megawati. Menurut dia, tak sembarang orang bisa menjadi ajudan.

Pada masa kampanye pemilihan presiden lalu banyak media memberitakan terjadinya pertemuan antara Trimedya sebagai anggota tim sukses Jokowi-JK dengan Budi Gunawan di sebuah tempat makan di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.  Lalu, diberitakan juga datang komisioner Komisi Pemilihan Umum Haidar Gumay dalam pertemuan tersebut, yang konon untuk membocorkan materi debat calon presiden. Namun, semua tudingan itu kemudian telah dibantah oleh mereka. Haidar mengaku, ia bertemu dengan Trimedya di restoran itu tidak sengaja dan hanya beberapa menit. [Ron/Pur/pribuminews.com/voa-islam.com]