Mereka yang Bertanggungjawab Memilih Komjen Budi Gunawan Menjadi Kapolri

JAKARTA (voa-islam.com) - Rakyat yang memilih Jokowi pasti penuh dengan tanda tanya besar. Apa motif atau tujuan dibalik keputusan Presiden Jokowi memilih Komaris Jendral Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri?

Padahal Jokowi sangat tahu dan pasti tahu bahwa KPK sudah memberi ‘red notice’ terhadap Budi Gunawan, sejak Jokowi akan menyusun kabinet. Tapi mengapa Jokowi yang mengaku bersih dan jujur, justru nekat mencalonkan Budi Gunawa yang sudah jelas-jelas mendapat ‘red notice’ KPK?

Siapa sejatinya yang harus memikul tanggungjawab terhadap pencalonan Komaris Jendral Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri?

Pertama : Presiden Joko Widodo 

Boleh dibilang Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri dengan proses yang sangat super cepat. Jokowi menabrak janjinya saat kampanye untuk menciptakan pemerintahan bersih.

Dia tidak melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam memilih Budi Gunawan. Tidak seperti saat memilih calon menteri yang semuanya dikonfirmasi kepada KPK dan PPATK.

Jokowi juga tidak segera membatalkan pencalonan Budi, meski sudah berstatus tersangka di KPK. Bahkan, berkilah menunggu proses di DPR," kata Jokowi.

Jokowi bahkan terang-terangan menyebutkan transaksi keuangan dalam rekening Budi Gunawan wajar. Pernyataan bekas Gubernur DKI Jakarta ini dilandasi pada surat yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri. Surat tersebut menyebutkan Budi Gunawan sebagai calon yang "bersih".

Kedua : Megawati Soekarnoputri

Partai koalisi pendukung Jokowi menggelar rapat membahas Budi Gunawan di  rumah Ketua Umum PDIP Megawati. Dalam pertemuan yang dihadiri Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tersebut diputuskan dan diinstruksikan bahwa partai pengusung harus mendukung Budi Gunawan. (Simak: Mega Perintahkan Fraksi PDIP Terima Budi Gunawan)

Bahkan, para anggota koalisi KIH menuduh ada skenario dibalik penetapan tersangka oleh KPK. Dukungan dari koalisi partai pendukung diduga menjadi penyebab Jokowi belum menarik pencalonan Budi Gunawan.

Peneliti Indonesian Coruption Watch Agus Sunaryato mengatakan seharusnya Jokowi berani keluar dari bayang-bayang pajak. "Jangan mau kalau di setir seperti ini," katanya. Ia mengingatkan bahwa jabatan Jokowi sekarang adalah amanah rakyat bukan partai.

Ketiga : Dewan Perwakilan Rakyat

Sangat aneh DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Meskipun Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

DPR beralasan uji kelayakan adalah sebuah keharusan karena Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama. Mereka berpendapat proses di DPR tidak mempengaruhi jalannya pengusutan kasus korupsi yang menimpa Budi. Kemudian, DPR secara aklamasi disetujui Komisi III DPR.

Sebagai calon tunggal yang disorongkan oleh Jokowi. Keputusan DPR ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna pada Kamis, 15 Januari 2014, dan untuk disahkan.

Keempat : Mabes Polri 

Mabes Polri sempat mengeluarkan surat yang menyatakan rekening Budi Gunawan bersih. Kepolisian menghentikan kasus penyelidikan rekening gendut Budi Gunawan. Bahkan, surat tersebut dijadikan pegangan oleh Jokowi untuk memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri.  

Sekarang semuanya kembali kepada Jokowi. Bagaimana mensikapi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan? Sikap Jokowi terhadap Budi Gunawan itu akan menunjukan kualitas kepemimpinannya. Apakah Jokowi itu pemimpin atau hanya ‘boneka’ dan ‘PETUGAS PARTAI’? [dimas/dbs/voa-islam.com]