Jokowi Menunjukkan Tidak Becus Mengelola Negara, Negara Berantakan

JAKARTA (voa-islam.com) - Sudah sangat jelas Jokowi itu tidak becus mengelola negara,persis seperti yang dikatakan oleh Jusuf Kalla, kalau Jokowi dicalonkan sebagai 'CAPRES', maka negara akan hancur. Sekarang ucapan Jusuf Kalla itu terbukti. Jokowi sangat tergantung kepada para "BOS" partai.

Ibaratnya Jokowi diombang-ambingkan, seperti buih di tengah laut. Jokowi tidak memiliki pendirian. Dampaknya negara menjadi amburadul. Ini mengakibatkan kepercayaan terhadap kemimpinannya terus menurun.

Jokowi, paling tidak dalam '100 Hari' kepemimnannya sudah melakukan kebijakan 'abal-abal'. Pertama, Jokowi tanpa 'bak-bik-buk' langsung menaikan harga BBM. Di tengah harga minyak dunia turun, sampai $ 54 dollar/perbarel. Sekarang Jokowi menurunkan BBM. Semetara harga-harga kebutuhan pokok sudah melangit.

Kedua, Jokowi mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan, sebagai calon tunggal Kapolri. Oleh Komisi III DPR sudah disetujui secara aklamasi, kemudian di syahkan oleh paripurna.

Tapi, Jokowi justru tidak berani mengambil tindakan melantik Komjen Budi Gunawan, dan mengangkat Plt Komjen Badrodin Haiti, mengggantikan Sutarman. Sehingga, situasi politik bertambah kisruh. Hanya mendapatkan 'gertakan' dari KPK, tentang status Budi Gunawan.

Selanjutnya, menangngapi kebijakan Jokowi itu, kemudian Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menilai Presiden Joko Widodo melecehkan DPR.

Musababnya, kata Desmond, Jokowi tak segera mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI meski sudah memberhentikan Jenderal Sutarman. Jokowi justru melantik Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

"Harusnya, Jokowi kirim surat ke DPR, memberitahukan pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri," kata Desmond saat dihubungi pada Ahad, 18 Januari 2015. "Langkah ini melanggar Undang-Undang Kepolisian."

Tentang ditundanya pengangkatan Budi Gunawan, Desmond menilai Jokowi terkesan main-main. "Dua kali Jokowi melecehkan DPR," ujar Desmond.

Pertama, tutur Desmond, Jokowi berkukuh mengajukan calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, meski bekas ajudan Megawati itu terkait dengan kasus transaksi mencurigakan. "Kalau Jokowi peka, harusnya sedari awal dia menarik surat pengajuan itu, lalu mengajukan calon lain."

Kedua, saat melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jokowi justru menunda dan menunjuk Plt Kapolri. "Jokowi malah mengacaukan undang-undang," katanya.

Senin besok (hari ini, 19 Januari 2015), ujar dia, rencananya Komisi Hukum akan merapatkan kondisi tersebut. DPR, tutur dia, akan mengajukan hak bertanya kepada pemerintah. "Bisa juga nantinya kami akan gunakan hak interpelasi."?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi lalu menunjuk Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Penunjukan Badrodin ini seiring dengan keputusan Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

Dibagian lain, Jokowi telah memilih dan mengangkat Watimpres, terdiri dari orang-orang yang dinilai sudah berjasa kepadanya. Jadi Watimpres itu sebagai bentuk 'balas budi' oleh Jokowi.

Diantaranya, Jokowi mengangkat dua orang pengusaha Cina, yaitu Jan Darmadi dan Rusdi Kirana. Jadi Watimpres hanyalah 'keranjang' yang disediakan Jokowi untuk menampung orang-orang yang sudah berjasa bagi Jokowi. Jadi Watimpres sebagai politik balas budi Jokowi. (dimas/dbs/voa-islam.com)