Rezim Jokowi Biang Kerok Liberalisasi di Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com) - Ternyata Presiden Jokowi menjadi biang kerok liberalisasi ekonomi di Indonesia sekarang ini. Terbukti baru tiga bulan memerintah, sudah tiga agenda liberalisasi yang mulus dijalankan bahkan sukses meredam kemarahan rakyat.

Kepada voa-islam.com, Ahad (25/1), pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menjelaskan, ketiga agenda liberalisasi tersebut adalah:

Pertama, penyerahan harga BBM kepada mekanisme pasar. Kedua, perpanjangan izin PT Freeport Indonesia untuk mengekspor kembali bahan tambang mentah. Ketiga, komersialisasi penyediaan  infrastruktur lewat peryertaan modal negara sebesar Rp 72 Triliun dalam APBN-P 2015.

Menurut Ichsanuddin, kasus KPK versus Polri  sebagai bagian operasi inteijen untuk mengalihkan isyu perpanjangan izin PT Freeport Indonesia untuk mengekspor kembali bahan tambang mentah yang telah dilarang di era pemerintahan Presiden SBY sehingga sangat merugikan Freeport.

“Kami menangkap hidden agenda pemerintahan Jokowi yang sengaja mengadu antar lembaga hukum seperti KPK-Polri, sebagai bagian dari operasi pengalihan  isu publik dalam menyoroti kebijakan Neoliberalismenya, sebagai konsesi dukungan keterpilihannya sebagai Presiden Indonesia,” ujar Ichsanudddin.

Sebagaimana diberitakan beberapa media massa, ditengah-tengah ramainya kasus KPK vs Polri, ternyata secara diam-diam pada Jum’at (23/1) lalu pemerintahan Jokowi  melalui Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor bahan tambang secara langsung berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009, yang khusus diperuntukkan untuk PT Freeport Indonesia, sehingga akan sangat menguntungkan perusahaan emas milik AS itu namun sebaliknya akan sangat merugikan bangsa Indonesia.  [Abdul Halim/Voa-Islam.Com]