Nasib Ketua KPK Abraham Samad Hanya Menghitung Hari?

JAKARTA (voa-islam.com) - Nampaknya nasib Ketua KPK Abraham Samad hanya tinggal menghitung hari. Ini berkaitan dengan ambisi Abraham Samad yang sangat kental, dan berulangkali menemui elite PDIP, sekadar 'ngiler' ingin menjadi pendamping Jokowi.

Sekarang desakan kepada pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krostiyanto disarankan agar segera menyerahkan bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Tentu, laporan itu akan berujung pembentukan Komite Etik KPK untuk memeriksa Samad terkait pertemuan dengan pihak PDI Perjuangan pada pilpres lalu.

"Saya pikir Pak Hasto sebagai Plt Sekjen PDI-P melaporkan dulu secara resmi dengan bukti-bukti yang ada," kata ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Pihak KPK akan menelaah apakah benar Samad selaku Ketua KPK telah melakukan pelanggaran etika. Jika terbukti, kedudukan Samad akan terancam.

"Dengan laporan itu komite etik akan menelaah apakah ada pelanggaran atau tidak. Lebih baik dikedepankan komite etik," ujar Bayu yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jember .

Sebagaimana diberitakan, Hasto Kristiyanto buka-bukaan kepada media, Kamis 22 Januari 2015. Hal itu dilakukannya setelah Abraham Samad tidak mengakui tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" di salah satu media sosial.

Hasto menegaskan terjadi beberapa kali pertemuan pihak PDIP dengan Samad yang ingin menjadi cawapres dari Jokowi. Apa yang dimuat dalam tulisan itu, tidak bohong alias benar.

Selanjutnya, politikus PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku memiliki sejumlah saksi yang kredibel untuk membuktikan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Sejumlah saksi tersebut kini telah menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Ada sekitar dua hingga empat menteri yang sekarang duduk di kabinet Jokowi-JK, bisa menjadi saksi soal pertemuan Abraham Samad dengan kami," kata Hasto di Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.

Sayangnya, Hasto enggan menyebutkan siapa saja menteri yang dimaksud. Namun, ia berjanji, bila memang dibutuhkan untuk menjadi saksi, keempat menteri tersebut bisa didudukkan sebagai saksi terkait pertemuan antara PDIP dengan Abraham Samad.

"Nanti akan kami beberkan ke publik. Tapi, tunggu komisi etik dulu. Yang jelas kami ada saksi, juga nanti bisa dilihat di CCTV dan kami juga memiliki foto," kata Hasto.

Hasto tidak menampik bila jauh sebelumnya memang ada komunikasi politik antara tim pemenangan Joko Widodo dengan tim dari Abraham Samad untuk menjadikan keduanya sebagai capres dan cawapres.

Namun, kalkulasi politik saat itu memaksa nama Abraham Samad harus dicoret dari penjaringan calon pendamping Joko Widodo.

Menurut Hasto, sebelum pemilihan presiden tahun lalu, pihaknya telah menggelar enam kali pertemuan rahasia dengan Abraham Samad. Tak cuma di Jakarta, pertemuan juga dilakukan di Yogyakarta.

"Ada enam kali pertemuan, pertama di Capital Residence dan ada juga di salah satu hotel bintang lima di Yogyakarta. Tempat-tempat lain, akan kami beberkan nanti," tegas Hasto. 

Kata Hasto, Samad menyebut Komjen Budi Gunawan sebagai orang yang menggagalkannya menjadi cawapres. Tidak hanya itu, masih kata Hasto, Samad siap 'membantu' kasus politikus PDIP.

Hasto bersama mantan Kepala BIN Hendropriyono siap dipanggil dan diperiksa Komite Etik KPK. Ia memiliki bukti-bukti yang siap disetor. Hingga kini, Hasto belum melaporkan ke KPK terkait dugaan itu. Kita tunggu saja.

Abraham Samad juga menggunakan KPK untuk menjebloskan penjara sebagai pesakitan kepada para pimpinan partai-partai Islam. Dengan tujuan agar partai-partai Islam bangkrut, dan yang menang PDIP dan Jokowi, dan Abraham Samad berhasil. Sekarang Abraham memetik buah karyanya sendiri.

Contohlah Abdullah Hehamahua mantan penasehat KPK, dan dia menjauhi segala ambisi pribadi, dan bahkan setiap diundang ke berbagai acara, sekadar air minum saja menolak, dia membawa sendiri, tidak mau diberi oleh panitia, bukan malah pengin mendamingi si 'Krempeng' menjadi wakil presiden. (dimas/dbs/voa-islam.com)