Soal Budi Gunawan : Siapa Dusta, Jokowi atau Jusuf Kalla?

JAKARTA (voa-islam.com) - Soal Budi Gunawan siapa yang berdusta? Sekarang terjadi polemik, melalui Syafii Maarif, Jokowi membantah dirinya mencolankan Budi Gunawan.

Dibagian lain, Wakil Presiden JK membantah bahwa pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri bukanlah putusan Presiden Joko Jokowi.

JK menyampaikan bahwa dirinya malah tidak ikut campur dalam penentuan keputusan Budi Gunawan sebagai calon tunggal bursa Kapolri.

"Saya kira tentu semua penggantian penting itu diusulkan, ditandatangani, dan direkomendasikan oleh Pak Presiden," ucap JK di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (28/01).

Sebelumnya, Ketua Tim Sembilan yang diketuai Syafii Maarif menyebutkan bahwa pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan merupakan inistiatif Presiden Jokowi.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan Budi Gunawan bukan inistaif Presiden," ujar Maarif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1), seusai memenuhi undangan Jokowi bersama anggota Tim 9 lainnya.

Syafii pun meyakinkan bahwa rekomendasi Budi Gunawan tidak keluar dari Jokowi. "Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus," katanya meyakinkan.

Jokowi membentuk sebuah Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang sebagai penengah kisruh KPK dan Polri. Pada Jumat malam (9/1) Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat resmi terkait dengan pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun belum sampai sepekan Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan terlibat dalam rekening gendut. 

Pascapenetapan Budi, selama sepekan ini satu persatu pimpinan KPK diperiksa karena diduga terseret beragam kasus.

Jumat (23/1), Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. 

Selanjutnya pada Sabtu (24/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, di mana Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Senin (26/1), Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tudingan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik untuk melakukan lobi politik dengan imbalan bantuan hukum bagi kader partai Emir Moeis sebagaimana yang ditulis dalam artikel ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ di blog Kompasiana.

Terakhir, hari ini, Rabu (28/2),  Wakil Ketua KPK Zulkarnain dituding menerima suap senilai Rp 5 miliar dan sebuah mobil. Suap itu diterimanya saat Zulkarnain menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim-AM) yang menuding kemudian menyerahkan dokumen bukti kasus dugaan tindak pidana gratifikasi itu ke Bareskrim Polri.

Drama Budi Gunawan dan KPK tak habis-habis, karena Jokowi bukan presiden yang berani mengambil keputusan, tapi hanya PETUGAS PARTAI? (dimas/dbs/voa-islam.com)