Minyak Dunia dan Rupiah Kacau, Rezim Jokowi-JK Malah Cari Pinjaman Rp 280 Triliun

JAKARTA (voa-islam.com) - Dalam pertemuannya, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.

Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.

Wakil Ketua I Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK. Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun.

Minyak dan rupiah

Selain hutang, harga minyak dunia juga mulai naik setelah produsen minyak dunia mengumumkan rencana mengurangi investasi akibat penurunan tajam harga minyak mentah.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mempertimbangkan ini untuk penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tanah air.

“Ya sudah tidak apa-apa (rebound). Nanti akan kita sesuaikan harga,” ujar Bambang di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).

Dan permasalahn timbul juga dengan nilai tukar rupiah telah mencapai Rp 12.800 per dolar Amerika Serikat. Namun, pemerintah masih yakin pelemahan rupiah tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Sofyan mengatakan, pelemahan rupiah belum membuat pelaku pasar panik. Buktinya, pembelian asing masih mendominasi pasar modal yang masih mendominasi. “Saya pikir cuma hal yang biasa,” tegasnya.

Sampai kapan bangsa Indonesia ini tentram dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini sangatlah ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia dengan harapan dan janji Jokowi-JK pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu. [slm/merdeka/sharia/voa-islam.com]