Fadli Zon : Relawan Jokowi dan Kader PDIP Mengangkangi BUMN

JAKARTA (voa-islam.com) - Mulai menyengat bau busuk 'kroniisme' di sekitar kekuasaan Jokowi. Di mana muncul gagasan dana parpol (partai politik) Rp 1 triliun, gagasan murni dari kader PDIP yang sekarang menjadi Mendaggri, yaitu Tjahjo Kumolo. Uang  Rp 1 triliun itu diambilkan dari APBN. Lagi uang pajak dari rakyat di jarah, mau diambil oleh PDIP.

Sementara itu, sekarang mulai terkuak bau busuk menyengat, di mana Jokowi mulai membagi 'jatah' bagi para relawan yang dahulunya ikut mengkapanyekan Jokowi. Sekarang mereka itu, ramai-ramai ingin menikmati kue kekuasaan, termasuk Hendropriyono yang mendapatkan proyek mobil Malaysia yaitu Proton, yang akan disulap menjadi 'Mobnas' (mobil nasional).

Seperti dikemukakan  oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan masuknya orang-orang partai politik, tim sukses, hingga relawan kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla ke dalam sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Fadli, Jokowi sudah mengingkari janjinya.

"Kalau (Jokowi) melanggar janji sudah biasa, bukan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sudah biasa melupakan janji. Enggak ada yang baru," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3/2015), seperti dilansir berbagai media di Jakarta.

Menurut Fadli, sebenarnya tidak masalah jika Jokowi-JK menempatkan orang-orang terdekatnya untuk menduduki jabatan penting di BUMN. Namun, saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi sudah berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi.

Nyatanya, lanjut Fadli, praktik bagi-bagi kursi dilakukan saat pemilihan menteri, pemilihan kepala lembaga pemerintahan, hingga pejabat BUMN.

"Rakyat aja yang tertipu, sekarang sudah jadi kebiasaan, terbukti," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Beberapa BUMN dalam pekan ini merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Dari jajaran baru komisaris baru itu, ada nama-nama tokoh yang sebelumnya memiliki jabatan di partai politik, tim sukses, hingga relawan politik.

Misalnya pada selasa (17/3/2015), BNI menyelenggarakan RUPS dengan agenda perombakan jajaran direksi dan komisaris. Khusus di jajaran komisaris, muncul nama Pataniari Siahaan. Pataniari Siahaan  tak lain kader PDIP, mantan anggota DPR peridode l999-2004. 

Jadi Jokowi mendahulukan  kepentingan golonganya dan para relawan dibanding dengan membandingkan kepentingan rakyat. Justru rakyat ditindas dan di zalimi dengan berbagai kebijakan yang menggencet rakyat seperti kenaikan-kenaikan  yang sangat mencekik. (dimas/dbs/voa-islam.com)