Megawati Lengser Dari PDIP Digantikan Jokowi?

JAKARATA (voa-islam.com) - Mulai  berlangsung proses rekayasa oleh para 'stakeholder' agar Mega lengser, dan digantikan oleh Jokowi. Melalui survie Mega ingin dilengserkan dan Jokowi memimpin PDIP. Jokowi menjadi  ketua umum PDIP, sekaligus presiden. Inilah bentuk oligarki partai. Jadi keinginan membebaskan dualisme kepemimpin tak dapat terwujud.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak direkomendasikan untuk memimpin kembali partai berlambang banteng mocong putih itu. Hal tersebut berdasarkan pada hasil survei penilaian yang diliris Poltracking Indonesia.

"Incumbent (Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam jumpa pers hasi survei di Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Adapun penilaian itu dilakukan melihat 10 aspek. Di antaranya integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan mempin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi dan kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Megawati mendapatkan posisi ke tujuh dari sembilan nama yang muncul sebagai calon ketua umum partai PDIP. Sembilan nama itu di antaranya, Joko Widodo (Jokowi), Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Hasto Kritiyanto, Tjahjo Kumolo, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Sedangkan nama Jokowi berada paling atas dengan presentase 7,68% diikuti oleh Ganjar 7,41%, Pramono 7,35%,, Maruarar 7,03%, Tjahjo 6,6%, Hasto 6,52%, Megawati 6,44%, Prananda 5,93%, dan Puan 5,74%.

Sementara dari nama-nama itu yang paling direkomendasikan hanya ada tiga yakni Jokowi dengan 29,35%, Pramono 28,73%, dan Ganjar 19,85%. Sementara Puan 25,04%, Prananda 17,64%, dan Megawati 19,91% atau paling bawah.

"Tentu saja, meski Megawati masih cukup kuat, tapi banyak figur potensial dari PDIP yang juga memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas eksternal untuk jadi ketua umum," ujar Hanta.

Adapun survei ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset dalam pengambilan survei ini dilakukan dengan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yakni meta analisis, focus group discussion, dan penilaian beberapa aspek dari masing-masing figur di PDIP.

Entah bagaimana jadinya Republik ini, Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP,  dan sekaligus menjadi kepala ekskutif. Seru barangkali. Selama ini jargon ingin membebaskan pemerintahan Jokowi dari kepentingan partai, tapi justru yang terjadi pemerintahan hanya di tangan para 'kroni' PDIP. Apalagi, jika Jokowi menjadi presiden? (jj/dbs/voa-islam.com)