Ahok Bakal Kualat Dengan Bikin Sertifikat Pelacuran Jakarta dan Apartemen Jakarta Sex Commercial Estate

JAKARTA (voa-islam.com) - Kondisi kontras antara Jakarta dan Surabaya dipimpin Walikota Surabaya kala itu Ibu Risma berani pasang badan untuk menutup lokalisasi Dolly, namun seorang Gubernur Jakarta seperti Ahok malah melegalkan prostitusi di Jakarta.

Gagasan asal-asalan pun kerap disematkan pada Gubernur DKI Jakarta Ahok yang ingin membuat lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) dan membuat sertifikasi bagi mereka diolok-olok banyak pihak di media sosial.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan ide untuk mengatasi bisnis esek-esek di Jakarta. Ide Ahok kali ini tidak biasa, bahkan diprediksi banjir kontroversi. Ia siap berdebat dengan anggota DPRD DKI Jakarta tentang idenya itu. Ahok menyadari ide-idenya akan mengundang pro kontra di kalangan masyarakat.

Ia mewacanakan agar PSK bersertifikat, prostitusi dilegalkan hingga ada apartemen khusus untuk prostitusi.

Ia mewacanakan agar PSK bersertifikat, prostitusi dilegalkan hingga ada apartemen khusus untuk prostitusi. Ahok berharap segenap masyarakat memberikan masukan-masukan untuk mengatasi pelacuran yang kian menjamur di Ibu Kota.

Komentar Netizen 

Pemilik akun @anaqbandell, misalnya, membuat meme sertifikat untuk para PSK itu, yang dikeluarkan oleh Jakarta Sex Commercial Estate. Tentu saja, sertifikat dan lembaga yang mengeluarkannya hanya fiktif, sekadar bahan olok-olok.

Lalu, akun @ragilnugrohon menulis: “Laki-laki yang habis ke PSK seharusnya dapat sertifikat lulus.”

 ‏@GusYehia: “Sertifikasi pelacur itu masup ekonomi kreatif ga, Pak Triawan Munaf?”

‏@imammaulana99: “Jomblo juga itu seharusnya disertifikatin, biar jelas mana yang asli, mana yang abal-abal.” ‏

@Bemz_Q : “Pelacur politik juga disertifikasi gak? :))”

‏@ZaraZettiraZR: “Yang mengeluarkan mengesahkan sertifikatnya lembaga apa, ya? Depnaker? Depsos?”

Sebelumnya, salah seorang yang dikenal dekat dengan Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang sekarang jadi Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menilai motif ekonomi bukan alasan utama praktik prostitusi.

Gaya hidup mewah menurut Khofifah memberikan andil cukup besar seseorang menjadi pekerja seks komersial. “Prostitusi bukan masalah ekonomi semata, tapi terkait gaya hidup yang memaksa sesorang untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan hidupnya, ” ujar Khofifah di Jakarta, Jumat lalu (24/4).

Menurut dia, dalam prostitusi terdapat kumpulan berbagai masalah. Ia mencontohkan adanya praktik perbudakan, eksploitasi seksual, eksplorasi ekonomi, perdagangan manusia, serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Sebagai sebuah kejahatan, tambahnya, prostitusi harus didekati dari berbagai sisi.

Tapi, masalahnya, ada sebuah upaya beberapa pihak yang berharap prostitusi untuk tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. “Tentu saja ini berbahaya,” katanya. Ia pun berharap protitusi masuk dalam rancangan undang-undang tentang kekerasan dan kejahatan seksual dalam Program Legislasi Nasional. “Jika ada pihak yang berkeinginan membuat lokalisasi prostitusi, berarti langkah mundur dan mendukung perbudakan, tindak kriminalitas, serta perdagangan manusia, ” tuturnya.

4 Ide Kontroversial Ahok: PSK Bersertifikat hingga Apartemen Prostitusi

Pernyataan gubernur keturunan Cina pertama di Indonesia ini memang tidak bisa disanggah. Karena Nabi memang diutus adalah untuk menyampaikan pada manusia bahwa pelacuran itu haram. Melarang para wanita untuk tidak menjual diri.

Melarang lelaki untuk membeli diri perempuan. Perkara setelah dikasihtahu masih banyak orang yang melacurkan diri atau menggunakan jasa pelacur, itu urusan lain.

Tapi ketika suatu kejahatan diyakini tidak bisa dihilangkan, bukan berarti berarti kejahatan tersebut harus dilegalisasi! Sama misalnya ketika ada seseorang yang sangat dendam kepada istri dan ibu Ahok. Orang tersebut bersikeras mau membunuh dua wanita kesayangan Ahok tersebut. Sudah banyak yang menasehati si pendendam untuk mengurungkan niatnya. Namun ia tetap ngotot.

Nabi sekalipun tidak bisa menghentikan pelacuran! (Ahok, Gubernur Jakarta)

1. Plang Larangan

Ahok melontarkan ide untuk melokalisasi PSK di Jakarta. Namun, ia tahu idenya akan menuai pertentangan dari masyarakat dan anggota dewan. Pertentangan ini dinilainya pasti terjadi karena masyarakat masih menilai ide itu akan melegalkan proses prostitusi dan merusak akhlak generasi muda. Hanya saja, menurut Ahok, tujuan lokalisasi itu untuk mengumpulkan PSK dalam satu tempat.

Mereka terdata dan dapat disirami ajaran-ajaran agama hingga tobat. Meski dengan alasan itu, ia sadar idenya tetap akan menuai penolakan. Ia pun berseloroh jika lokalisasi itu benar terealisasi, maka akan dipasang plang larangan masuk untuk orang yang merasa dirinya suci. "Mungkin nanti di (area) lokalisasi kita juga tulis begitu kok, yang merasa suci enggak boleh masuk, gitu loh.

Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kenapa tidak boleh?" kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015). Ia pun meminta agar masyarakat yang menolak idenya itu tidak hanya menolak tanpa memberikan solusi. Hal ini karena menurutnya urusan pemberantasan praktek prostitusi adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

2. Legalkan Prostitusi

Ahok melontarkan ide untuk melegalkan prostitusi di Jakarta. Ia juga yakin ide itu akan ditolak. "Itu kan hanya wacana, kita tahu pasti ditolak. Tanpa izin DPRD nggak mungkin dilakukan. Makanya saya katakan itu hanya pilihan saja kita bisa berdebat soal itu‎," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015).

Ia menjelaskan lokalisasi ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah prostitusi di Jakarta sampai tuntas. Dengan lokalisasi, maka PSK di Jakarta akan berkumpul di satu tempat dan bisa dikontrol oleh Pemda.

‎"Kalau udah di satu tempat akan mudah kita kontrol. Kita bisa kenali dengan baik siapa mereka, dan kita bisa selalu tahu dia ada di mana," sambungnya.

Di tempat itu, Pemda bisa perlahan-lahan menyadarkan mereka dengan mengirim rohaniawan saat para PSK sedang tak bekerja. ‎"Siangnya bisa dateng pendeta, pastur, kyai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," ujar Ahok.

Sebenarnya, Dinas Sosial Pemprov DKI sudah kerap memberikan pelatihan keterampilan bagi para PSK yang terjaring. Namun, cara ini dinilai Ahok belum tepat karena tak menyentuh kejiwaan dan spiritual mereka. "Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka," ujarnya.

Menurut Ahok, jika sisi spritualnya yang disentuh, maka penghasilan tak lagi menjadi masalah. Jika bukan keinginan sendiri, maka mereka akan kembali bekerja sebagai PSK. "Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," ujar Ahok.

Menurut Ahok, adanya wacana ini menunjukkan masalah praktek prostitusi terselubung di Jakarta bisa diselesaikan dengan pendekatan spiritualitas. "Kita bisa berdebat. Makanya ini tergantung pilihan kita saja bagaimana mau menyelesaikan masalahnya," pungkas Ahok.

3. PSK Bersertifikat

Ahok mewacanakan untuk memberikan sertifikat pada pelaku seks komersil (PSK) itu. "‎Ini ide dari Pak Gubernur, kalau bisa ada 1 apartemen yang memang berizin, profesi itu, dia (PSK) dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat," kata Saefullah usai rapim di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015).

Ia mengatakan sertifikasi itu sebagai bentuk legalitas pekerjaan yang mereka jalani. "Jadi (seolah-olah) saya praktek begini karena saya punya sertifikat," sambungnya.

Ia mengatakan ide itu baru disampaikan Ahok dalam rapat bersama para SKPD.

Namun, bagaimana prosedur atau tindak lanjutnya masih dalam penelitian. Ahok, disebutnya, ingin melihat dulu respon masyarakat baik dari sisi budaya ataupun ekonomi. "Kan nanti dilempar tuh, respons dari masyarakat seperti apa, bagaimana. Nanti akan bergulir terus, respon-respon dari masyarakat akan tertampung," sambungnya.

"Setelah dengar dari masyarakat baru Pemprov DKI ada kongkritnya," pungkasnya.

4. Apartemen Prostitusi

Ahok mewacanakan untuk melegalkan tower yang diketahui dipakai untuk praktek prostitusi. "Jadi ini ide dari Pak Gubernur kalau bisa ada 1 apartemen yang memang berizin, profesi itu, dia dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktek begini karena saya punya sertifikat," kata Sekda Provinsi DKI Saefullah usai rapat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (27/4/2015).

Ia mengatakan ide itu disampaikan Ahok dalam rapat‎ pimpinan bersama SKPD Pemprov DKI. Ia mengatakan ide Ahok itu baru sebatas wacana dan masih akan dikaji.

Legalitas itu diberikan pada blok tertentu yang diketahui tempat praktek maksiat itu dilakukan. Legalitas diberikan dalam bentuk sertifikat. Namun, wacana itu masih menunggu respon masyarakat dan akan ditampung. Ia mengatakan ini baru sebatas wacana, masih lama bahkan tak menutup kemungkinan tidak dilaksanakan.

Saefullah mengatakan lokasinya pun belum ditentukan. Bisa saja di Kepulauan Seribu atau daerah terpencil Jakarta. Ia menjelaskan alasan Ahok melontarkan ide itu agar praktek ini bisa terbuka di masyarakat. Selain itu, penyebaran HIV Aids bisa dikontrol pemda. "Belajar dari misalnya Surabaya, Dolly ditutup, tapi dampaknya menusuk kemana-mana, ke kiri ke kanan, hampir semua lokasi. Ini kan jadi tambah repot pengendaliannya," sambung mantan Walikota Jakarta Pusat ini.

"Beliau (Ahok) bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan," pungkasnya. Hingga saat ini Ahok masih beraktivitas dalam ruangan dan belum dikonfirmasi soal ide tersebut.

Namun ada pengamat politik yang tak ingin namanya disebutkan menyatakan bahwa Ahok hanya menjadi 'mad dog' Jokowi dengan mengalihkan isu saja, benarkah demikian? Apa pendapat Anda? [adivammar/Pur/pribumi/detk]

Baca Juga:

MUI Tolak Solusi Ahok Yang Legalkan Tempat Pelacuran di Jakarta