JAKARTA (Voa-Islam.com)- Salamudin Daeng dari Direktur Asosiasi Politik Ekonomi Indonesia menilai Presiden Joko Widodo di dalam mengatasi ekonomi tidak mempunyai kebijakan yang jelas dan pasti, terutama terkait migas. Atas alasan pasar dunia, contohnya presiden menaikkan harga BBM yang sesungguhnya tidak relevan.
“Hanya karena alasan ekonomi pasar,” ucapnya saat menjadi salah satu pengisi materi dalam acara diskusi dengan tema ‘Adakah Harapan di Tengah Oligarki Pengelolaan Migas’ Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (08/05/2015). Menurutnya, seharusnya Jokowi lebih memperhatikan perihal ini karena migas merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan roda perekonomian Tanah Air.
“Terlihat tidak mempunyai arah kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan nasional. Padahal migas tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi,” tambahnya.
Daeng juga menyebut di era Jokowi, dalam menentukan kebijakan ekonominya, ia (presiden) tidak memperhatikan dampak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ia menyebut bahwa pemerintahan Jokowi tidak dapat membaca peta ekonomi globalisasi pengaruhnya dapat ke mana saja.
“Tidak dapat membaca arah globalisasi. Ini bisa berdampak pada MEA 2015,” sebutnya.
Selain itu, Daeng pun menyebut pemerintahan Jokowi di dalam menentukan kebijakan, terkait ekonomi belum dapat dikatakan mengikuti rule yang ada. Justeru menurutnya apa yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi merupakan tindakkan melawan rule.
“Industri naik semua karena pemerintah telah mengacak-acak sistem yang ada,” kritisnya. Dan ia menyebut apa yang terjadi ini berdasarkan karena pengaruh kuat oligarki yang tengah merebak di pemerintahan Jokowi.
Jika hal di atas masih dipertahankan pemerintahan Jokowi dalam berkuasa, maka Daeng menyebutnya sebagai penggerogotan demi meraih untung. Apalagi, ia menambahkan, dalam sektor ekonomi kesempatan itu terbuka luas dan lebar.
“Lihat saja Pertamina. Telah diobok-obok. Penyebabnya karena gunakan kekuasaan untuk ambil untung,” tegasnya. (Robigusta Suryanto/Voa-Islam.com)