Wasekjen PKS: Bukan Reshuffle, Tapi Presiden Jokowi yang Harus Dievaluasi

JAKARTA (voa-islam.com) - Isu reshuffle yang mencuat belakangan ini jangan sampai menutupi berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.

Untuk itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengingatkan Presiden Joko Widodo, jangan sampai isu reshuffle dijadikan alat untuk menggiring opini publik, bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu adalah reshuffle.

“Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik paska dilantiknya Jokowi sebagai presiden,” tukas Mahfudz di Jakarta, Jumat (22/5).

Mahfudz Siddiq mengingatkan Presiden Joko Widodo, jangan sampai isu reshuffle dijadikan alat untuk menggiring opini publik, bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu adalah reshuffle

Menurut Mahfudz, harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ini usianya baru enam bulan, seperti bayi yang masih merah.

Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.

“Orientasi dan fokus kerja masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita Jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementerian atau lembaga yang dituangkan dalam APBNP 2015 baru keluar DIPA-nya bulan Mei ini,” jelas Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR RI.

Artinya, ujar Mahfudz, kementerian atau lembaga yang dipimpin Presiden Joko ibarat kendaraan yang belum bisa dipacu.

“Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia enam bulan,” katanya menandaskan.

Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia enam bulan

Dijelaskan Mahfudz, Bank Indonesia telah menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.

“Jadi menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Joko sendiri dalam 6 bulan ini, yaitu seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat,” pungkasnya. [iba/jan/pribuminews/voa-islam.com]