JAKARTA (voa-islam.com)- Kontroversial ditunjuknya Letjen (Purn) Sutiyoso untuk posisi kepala BIN membuat Komnas HAM angkat bicara. Komnas HAM di antaranya mempertanyakan soal integritas, clear dan clean rekam jejak kemanusiaan.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Maneger Nasution misalnya saja mempertanyakan penyerangan markas PDI pada 27 Juli 1996. Saat itu, Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jayakarta. Dikabarkan bahwa pada peristiwa tersebut lima orang meninggal, 149 terluka dan 136 lainnya ditahan.
"Untuk kelurusan sejarah bangsa, BIN khususnya, hal tersebut harus dijelaskan secara objektif, transparan, dan berkejujuran ke publik," kata Maneger di Jakarta, Ahad (14/06/2015) seperti yang dikutip Republika.
Kedua, Maneger mempermasalahkan soal profesionalitas dan independensinya. Saat ini Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan pendukung Jokowi pada Pilpres lalu.
"Jabatan ini dipersepsikan publik sebagai skema dari bagi-bagi kue kekuasaan setelah suksesi Jokowi-JK dalam Pilpres yang lalu," ujar Maneger.
Selanjutnya, ia meminta Sutiyoso dapat memastikan apakah nanti setelah ia menjabat intelijen asing tidak berkeliaran dengan mudah, dan sesuka hati.
"Setidaknya mampu memastikan bahwa intelijen asing tidak lagi dengan mudah dan seenaknya berseliuran dan beroperasi di teritori Indonesia," imbuh Maneger.
Soal komitmen pembeliaan. Maneger menambahkan, pencalonan Sutiyoso menjadi pengganti Marciano Norman sebagai Kepala BIN dinilai bukan pembeliaan, tapi justru penuaan. "Komitmen regenerasi di lingkungan BIN menjadi tidak jelas," tutup Maneger. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)