Ayah Fahri Hamzah Tuding Anaknya Telah Jadi Karyawan Presiden Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan tegas mengatakan, elemen yang paling lemah di Indonesia adalah lembaga kepresidenan. Presiden yang memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu, sekalipun tidak mutlak, selalu bermasalah. “Suka atau tidak suka, rakyat Indonesia harus mengakui, titik lemah bangsa ini terletak pada lembaga kepresidenan. Makanya harus dipikirkan bagaimana mengatasi titik lemah ini tanpa merusak apa yang kita perjuangkan. Kalau kita sasar, justru seharusnya kita berkewajiban membaca titik lemah ini untuk kemudian dikompromikan dan dijinakkan,” tutur Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (8/7).

‎Karena menjadi titik lemah itulah, lanjut Fahri, Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya mendukung semua keinginan Presiden Joko. KMP sebisa mungkin menjaga komitmen demokrasi dan tidak ingin pemerintahan berhenti di tengah jalan, walau memang kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan nurani KMP, seperti kebijakan yang mengacak-acak harga BBM. “KMP di DPR pun mendukung sepenuhnya APBN yang disusun pemerintahan Jokowi dan sama sekali tidak mengganggu pemerintahannya. Namun, sayangnya, justru pemerintahan ini yang memang tidak konsisten,” tuturnya.

Fahri mengungkapkan, putusan mendukung Joko itu sudah menjadi keputusan resmi KMP dan KMP bahkan sudah memerintahkan anggotanya untuk tidak mengkritik Jokowi

Fahri mengungkapkan, putusan mendukung Joko itu sudah menjadi keputusan resmi KMP dan KMP bahkan sudah memerintahkan anggotanya untuk tidak mengkritik Jokowi, walau kadang keputusan pemerintahan Joko bertentangan dengan nurani anggota KMP. “Delapan bulan di DPR, kami mendukung, termasuk kebijakan mengacak-acak harga BBM. Kami tidak mau dianggap sebagai perusak. Namun, sayangnya, pemerintahan ini tidak konsisten dengan keputusannya,” kata Fahri.

Bahkan, Fahri mengungkapkan, dirinya harus rela menerima kritik dari ayah kandungnya, yang menuding Fahri sudah menjadi karyawan Jokowi. “Karena keputusan KMP untuk sepenuhnya mendukung Jokowi, saya sampai dibilang sama ayah saya sebagai karyawan Jokowi karena membela dia terus saat ini, termasuk dari para pendukungnya,” tutur Fahri.

Kendati begitu, lanjutnya, KMP dan DPR tetap saja dianggap menjadi masalah bagi pemerintahan, meski sebenarnya yang bermasalah justru pemerintahan sendiri.  Dia pun mencontohkan masalah revisi Undang-Undang KPK. Semua  pihak awalnya sepakat, ada masalah dengan KPK. Tapi, kemudian pemerintah menarik diri dan balik badan karena takut dengan citra tidak pro-pemberantasan korupsi. “Coba lihat asal-muasalnya yang menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka kan pemerintah, yang menonaktifkan pimpinan KPK, juga pemerintah, yang mengangkat plt [pelaksana tugas] pimpinan KPK pun  pemerintah, yang mondar-mandir ingin merevisi pemerintah,” ungkapnya.

Kemudian, tambahnya, DPR mengadakan pertemuan dan sepakat untuk merevisi dan dimasukkan dalam program legislasi nasional. “Plt KPK seperti Indiarto dan Taufikurahman pun sepakat bahwa Undang-Undang KPK jahiliyah dan mesti direvisi.Tapi, terakhir, yang disalahkan DPR  dan dianggap ingin melemahkan KPK. Pemerintah pun menarik diri dari rencana revisi,” kata Fahri. [adivammar/pribumi]