Persolan Kasus Hukum, Jokowi Tersandera AM Hendropiyono?

JAKARTA (voa-islam.com)- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan persoalan HAM di Tanah Air, khususnya aktivis Munir yang telah genap 11 tahun pada 7 September 2015 ini.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, pembunuhan terhadap Munir bukanlah pembunuhan biasa, namun terencana matang dan dilakukan orang berkeahlian khusus. Maka penyelesaian kasus Munir membutuhkan kemauan dan keberanian dari pemerintah.

"Sekarang kita minta tim penyelesaian kasus Munir," kata Haris di kantor Kontras, Jakarta, Ahad (07/09/2015), demikian dikutip Republika.

Haris meminta agar mantan wali kota Solo itu tidak tersandera kepentingan politik dalam pengungkapan kasus Munir. Apalagi, kata Haris, di lingkaran Jokowi saat ini ada AM Hendropriyono yang saat kematian Munir menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

"Jokowi jangan sampai tersandera, meski ada Hendro di sekeliling kekuasaan," ujar dia.

Haris menambahkan, dalam sebuah wawancara Hendro telah mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas kematian Munir. Pernyataan ini, menurutnya, adalah pintu masuk dalam membongkar pihak-pihak yang diduga terlibat di kasus pembunuhan berencana ini.

"Artinya dia sudah nantangin, kalau seperti itu apa yang harus ditunggu. Jangan sampai Jokowi ewuh pakewuh terhadap penyelesaian kasus Munir," kata Haris. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)