Apakah Zulkifli Hasan dan PAN, Partai Tidak Amanah dan Oportunis?

JAKARTA (voa-islam.com) - Sesudah nyungsep ke Jokowi dan menikmati hangatnya sambutan Jokowi dan Mega, kemudian keluar dari bibir Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, bahwa menilai saat ini koalisi partai politik sudah tak relevan lagi.

Menurut  Zul tak ada lagi benturan kepentingan yang berarti di parlemen. Nampaknya, PAN belum sampai setahun, sudah tidak berada di KMP, dan membuat PAN mengubah haluan, dan sekarang menjadi salah satu pendorong 'mobil soak' mesinnya. 

Memang, di parlemen sudah tidak ada lagi perbedaan sikap antara KIH dan KMP, dan semuanya apa yang diinginkan pemerintah Jokowi KIH dan KMP sudah sama. Zul  mencontohkan, keputusan dan kebijakan anggota dewan yang berkaitan dengan APBN, atau soal TNI dan Polri, dihasilkan melalui keputusan bersama tanpa hambatan serius.

"Sebetulnya, pada praktiknya KMP dan KIH sudah tidak relevan," kata Zul di Gedung DPR, Jumat (11/9).

Karena itu saat ini Zul tidak lagi mempermasalahkan di koalisi mana PAN saat ini berada. PAN diketahui telah menyatakan dukungannya pada pemerintah. Namun hal tersebut bukan berarti PAN bergabung di Koalisi Indonesia Hebat yang selama ini menyokong Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh KMP, Zul juga tak tegas menyatakan PAN keluar dari KMP.

Bergabungnya PAN dalam barisan pendukung Jokowi menurut Zul adalah untuk memberikan sinyal positif kepada pasar di tengah krisis yang merundung negeri. Dia berharap dukungan PAN bisa mendapat respons positif dari pengusaha maupun pebisnis lewat soliditas pemerintahan yang dia anggap semakin kuat.

Dirangkul Megawati

Zul tidak menampik, pada praktiknya PAN sudah jauh-jauh hari dalam posisi memberi dukungan terhadap pemerintah. Dukungan diberikan selama kebijakan yang dikeluarkan pro rakyat.

Belakangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengajak Zul selaku Ketua MPR untuk bersama-sama memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ajakan itu disampaikan Mega saat menjadi pembicara utama dalam peringatan Hari Konstitusi yang digelar di MPR bulan lalu.

Zul menilai pencarian solusi untuk urusan bangsa harus dibangun dengan kebersamaan. Untuk mewujudkan kebersamaan, kata Zul, dibutuhkan rasa saling percaya antarpihak, bukannya terkotak-kotak dalam kepentingan sempit.

Dalam arti lain, Zul menganggap dukungan yang diberikan partainya untuk pemerintah tidak lebih dari niatan untuk membenahi persoalan bangsa yang lebih luas. Posisi yang diambil PAN saat ini menjadi semacam jembatan agar partai bisa duduk bersama pemerintah mengurusi persoalan bangsa. 

Zul berharap PAN bisa merembukkan masalah bangsa dengan pemerintah tidak lagi dalam kerangka KMP ataupun KIH. Namun lebih menitikberatkan persoalan dalam rangka kepentingan yang lebih luas.

"Misalnya, sistem ketatanegaraan yang sudah diamandemen empat kali ini apakah sudah bagus atau perlu diperbaiki. Itu perlu pemikiran, perlu duduk bareng," kata Zul.

Peta Politik di Parlemen

Meski KMP tidak melepas PAN dalam lingkaran koalisi, dukungan partai matahari putih kepada pemerintah ditengarai bakal mengubah peta perpolitikan di parlemen.

Zul menepis hal itu. Pada dasarnya, kata Zul, seluruh partai politik di parlemen, entah dari koalisi manapun, bakal mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Demikian sebaliknya. Kebijakan pemerintah bakal dikritisi parlemen jika hanya menguntungkan pihak berkepentingan.

Dengan kata lain, wacana revisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ataupun kocok ulang alat kelengkapan dewan jauh dari bayangan Zul. Dia bahkan menilai wacana tersebut sebagai sesuatu yang tidak elok.

"Bahkan saya komunikasi dengan Bu Mega, tidak ada hal itu," kata dia.

Zul berharap publik tidak mengembangkan isu yang semakin memperkeruh suasana di parlemen. Persoalan kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi konsenterasi isu yang dikembangkan untuk bisa dibenahi parlemen, ketimbang membenturkan kepentingan yang mengawang-awang.

"Karen itu saya rasa kurang bijak, tidak etis, kalau kita masih memperdebatkan kepentingan masing-masing," ujar Zul.

Hal itu pula yang diakui Zul sebagai sikap yang mendasari partainya dalam memberikan dukungan terhadap pemerintah. Dia mengklaim dukungan itu murni sebagai bentuk kontribusi PAN dengan niatan membenahi persoalan tanpa harus memusingkan urusan jatah menteri.

Tapi dia tidak menampik, partainya selalu dalam kondisi siap, jika kesempatan itu muncul.

"Soal kontribusi, kami sudah menyatakan bergabung itu sudah bentuk kontribusi yang paling tinggi. Apapun yang diminta negeri ini, demi NKRI, demi negeri ini, kami siap saja".

Jadi, PAN sekarang sudah berada di barisan KIH, hanya sikapnya masih malu-malu, dan pura-pura masih satu kapal dengan KMP. Padahal, Zulkifli Hasan dan PAN sudah menjadi penumpang di Kapal KIH.

Zulkifli Hasan dan PAN, sejatinya partai tidak amanah dan oportunis. Konon dari berbagai sumber, bergabungnya PAN dengan Jokowi hanyalah 'barter', agar tokoh PAN, tidak menjadi tersangka? Benarkah? (sasa/dbs/voa-islam.com)