Paket Kebijakan Pemerintah Jokowi Disambut Pesimis oleh HTI

JAKARTA (voa-islam.com)- Merosotnya ekonomi saat ini mirip yang dialami Indonesia pra reformasi lalu, yakni pada tahun 1998. Dolar menguat-rupiah merosot, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, kisruhnya politik, dan hukum yang tidak memihak pada keadilan adalah faktor-faktor nyatanya. Selain itu, sistem yang dianut oleh Indonesia juga merupakan indikasi kuat mengapa ekonomi saat ini terjun bebas. Sebagai contohnya penetapan suku bunga saham dan bursa saham, serta fiat money yang memang rentan krisis.

Untuk mengatasi persoalan yang cukup pelik itu, pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi pun akhirnya mengeluarkan paket kebijakan beberapa waktu lalu dengan harapan persoalan dapat terselesaikan. Namun, organisasi Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI) memandang pesimis dan melihat bahwa paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara umum hanya akan menguntungkan para pemilik modal atau korporasi. Alasannya paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi tersebut tidak akan sampai menyentuh problem fundamental.

“Paket kebijakan Jokowi di bulan September: memenangkan korporasi besar dan tidak akan menyentuh problem fundamental krisis ekonomi,” demikian rilis yang didapat wartawan voa-islam.com saat menghadiri diskusi dengan tema ‘Diambang Krisis Ekonomi 2015: Sebab, Dampak, dan solusinya bagi Perempuan dan Keluarga Indonesia’ beberapa waktu lalu di Jakarta.

Melambungnya harga pangan dan PHK besar-besaran yang mencapai kisaran angka 30.000-100.000. bertambahnya hutang luar negeri yang mengarah pada kebangkrutan, defisit transaski berjalan, likuiditas ketat dan ketegangan politik merupakan hasil dari merosotnya ekonomi saat ini. Dan fakta atau krisis yang acapkali berulang adalah tanda bahwa pemerintah dengan sistem kapitalisnya tidak akan mampu membenahi permasalahan yang sedang dihadapi ini. Untuk itu, HTI mengusulkan kepada pemrintah agar sistem Islam ditegakkan sebagai solusinya.

“Dengan membangun dan menggiatkan ekonomi sektor riil (ekonomi produktif) di bidang pertanian, insdutri, jasa dan sebagainya, dan tidak berbasis ekonomi non riil (ribawi) yang haram. Menggunakan mata uang dinar-dirham berbasis emas dan perak. Dan juga menghentikan sistem mata uang kertas tanpa back up yang berpotensi inflasi.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)