DPR RI Minta Wacana Kenaikan Gaji untuk Dihentikan

JAKARTA (voa-islam.com)- Fraksi PKS DPR RI menilai tidak tepat wacana kenaikan gaji Anggota DPR, lembaga tinggi Negara, juga termasuk Presiden untuk dilanjutkan. Hal ini mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang lambat, dan juga termasuk kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.

“Pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan,” demikian rilis yang diterima redaksi voa-islam.com hari ini (19/09/2015).

PKS mengerti apa yang diinginkan oleh sebagian kalangan merupakan sikap yang rasioanal, terlebih pada saat itu Menteri Keuangan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang naik. Namun untuk saat ini, asumsi demikian tidaklah tepat karena di tengah ekonomi yang sedang merosot tajam. Maka dari itu FPKS meminta kebijakan tersebut tidak dilanjutkan kembali.

“Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat.”

FPKS juga meminta tidak perlu diributkan kembali persoalan wacana kenaikan gaji karena akan berimbas pada perbuatan yang tidak baik.

“Tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.”

Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Demikian tertulis rilis atas nama Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)