Kerap Alasan, DPR RI Minta Pemerintah Bertindak Nyata Memperbaiki Ekonomi

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Jokowi fokus ke persoalan memperbaiki ekonomi yang sedang merosot. Jokowi pun diminta agar tidak memunculkan wacana baru yang terkesan mengenyampingkan di dalam memberikan solusi.

"Pemerintah jangan gagal fokus. Prioritaskan saja penanganan ekonomi. Fokus permasalahan bangsa saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu membawa Negara ini keluar dari keterpurukan ekonomi," tulisnya pada akun Twitter resmi miliknya.

Fadli melihat bahwa Negara telah memasuki darurat akibat ekonomi yang kian hari kian terpuruk. Seharusnya, lanjutnya, Jokowi dan para pembantunya memperhatikan hal tersebut, bukan justru membangun atau lari pada kenyataan.

"Negara sedang darurat ekonomi, akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan."

Rupiah yang semakin melorot, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan janji-janji Jokowi, pengangguran meningkat akibat PHK di mana-mana merupakan dampak dari ekonomi yang kian tidak jelas. Belum lagi ia melihat pertahanan dan perbankan di Indonesia semakin terancam eksistensinya.

"Rupiah terus melemah. Pertumbuhan ekonomi dibawah 5%, jauh dari janji Jokowi 7%. Gelombang PHK dimana mana. Pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa, jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, pertahanan perbankan nasional juga terancam seiring semakin jatuhnya rupiah."

Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menghimbau agar Jokowi berkaca diri. Selain itu ia mengingatkan kepada pemerintah untuk memperbanyak evaluasi-evaluasi untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Setelah hal itu dilakukan, maka bangunlah hal-hal solutif untuk menjawabnya.

"Seharusnya pemerintah introspeksi dan evaluasi kenapa target-target tersebut tidak kunjung tercapai? Setelah itu bekerja menyusun kebijakan yang solutif."

Sebelumnya Fadli menanggapi pemerintah yang berniat merekonsiliasi kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, yang sejatinya telah ditolak oleh MK pada saat itu. Dan menurut Fadli, apa yang diniatkan atau diwacanakan pemerintah merupakan pengaburan terhadap persoalan yang lebih penting dan darurat, yaitu merosotnya ekonomi Indonesia.

"Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR) sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Fadli juga menyentil program atau yang digaung-gaungkan oleh pemerintah, yakni Nawacita dan Trisakti. Akan tetapi, baginya program atau slogan yang kerap di-publish itu hingga saat belum satupun terealisasi, bahkan seharusnya dipertanyakan.

"Bagaimana dengan Nawacita dan Trisakti yang diangkat sebagai solusi permasalahan bangsa? Bukan melempar wacana lain, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini." (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)