Jokowi Murka Titahnya Tidak Digubris oleh Para Kroconya

JAKARTA (voa-islam.com) - Titah Jokowi tidak digubris dan dibiarkan hanya menjadi 'macan kertas' belaka. Para pejabat melakukan gerakan 'slowdown', pengingkaran terhadap kebijakan Jokowi. Jokowi pun menjadi 'naik  darah' terhadap para bawahannya.

Misalnya dalam soal izin, waktu yang ada sengaja mau dipangkas. Padahal, semuanya terkait dengan 'uang' dan nasib para pejabat. Birokrasi Indonesia sudah mampet, seperti got yang tersumbat oleh kotoran,  dan harus disogok, biar sumbatannya jalan. Kalau mau dipangkas berapa 'meja' yang kehilangan nafkah dari sogokan?

Jadi kalau Presiden Jokowi  menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden hari ini, Selasa, 29 September 2015. Pasti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Paling Jokowi hanya bisa marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait.

Para pejabat Indonesia sudah turun-temurun menerima ajaran dari para 'taoke' Cina, yang sudah menghancurkan birokrasi Indonesia dengan sosok suap. Kok sekarang mau dihapus? Apakah para pemimpin partai politik pendukung Jokowi itu semuanya jujur, dan sudah tidak doyan duwit lagi?

Budaya sogok suap sudah mendarah daging, dan kalau mau disederhanakan harus dikasih contoh dulu dari atas. Para pejabat di atasnya sudah puasa, tidak doyan sogok dan suap. Sekarang, kenapa Rini harus mengalahkan Jepang dalam masalah tender kereta cepat, dan memenangkan Cina?

Memang, sekarang investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Semua perlu 'pelicin'. Ngurus KTP saja harus bayar. Apalagi ngurus investasi yang terkait dengan sumber daya alam dan kekayaan Indonesia. Para birokrat hanya dapat recehan atau ketengan, lalu para 'bos' partai dapat berapa?

Murkanya Jokowi ditimpakan kepada Darmin, "Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi," kata Jokowi dengan nada meninggi.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah. "Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan," ujarnya. Lalu para bikorat dan pejabat disuruh makan angin? Pasti 'emoh' mereka melaksanakan titah Jokowi.

Apa Jokowi tidak paham kalau semua kebutuhan pokok harganya meroket, akibat kebijakan yang diambilnya, sementara para pejabat dan birokrat disuruh puasa, para pemimpin partai perutnya buncit kekenyangan. (sasa/dbs/voa-islam.com)

Editor: RF