Buruh: Pengusaha Ingin Mengeksploitasi Melalui Kami

JAKARTA (voa-islam.com)- RPP Pengupahan buruh dinilai sarat dengan siasat dan main mata pemerintah dengan para investor dan kapitalis. Salah satunya yang nampak oleh buruh ialah adanya rekayasa data mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipublikasi oleh media.

“Data PHK tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh APINDO. RPP Pengupahan pun bukan legitimasi untuk selamatlkan buruh. Ini siasat untuk disahkan, yakni dengan berbagi info bahwa buruh telah ratusan ribu di-PHK,” kata Boing perwakilan dari KPKPPI tadi siang (15/10/2015) di depan istana Negara, Jakarta Pusat.

Justru, lanjutnya, ia menilai apa yang diusahakanoleh pemerintah sesungguhnya telah menodai perjuangan para buruh Indonesia. “Upaya untuk atasi masalah buruh justru menodai buruh itu sendiri,” tambahnya.

Selain itu, buruh pun menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan paket ekonominya tidak sama sekali menyentuh persoalan dan tidak menyentuh substansi. Sebaliknya, paket ekonomi dinilai sebagai pelegalan untuk menghapuskan pajak-pajak untuk para pengusaha.

“Ini keuntungan para pengusaha. Dan ini terlihat dari kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Seharusnya, ia melanjutkan, pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan itu, karena sama saja menurutnya memberikan stimulus untuk para pengusaha. Misalnya saja ia menyebut bahwa para pengusaha di kemudian hari akan dapat mengeksploitasi para karyawan di pabrik-pabrik.

“Pemerintah sama saja telah memberikan stimulus untuk mengekploitasi kami (para buruh),” pungkasnya.

Jika hal demikian terjadi (baca: penandatanganan RPP), maka buruh akan melakukan penghentian produksi di tempat-tempatnya bekerja. Setelah itu ia pun menyebut para buruh akan turun ke jalan kembali dengan, misalnya, menutup jalan-jalan tol.

“Kita akan mogok nasional. Dan menghentikan produksi. Serta akan turun ke jalan sebagaimana ynag pernah kita lakukan,” ultimatumnya.

Hadir ribuan buruh di depan istana Negara. Elemen buruh seperti KSPMI, SPSI, FSPMI, dan juga KPKPPI bergabung dengan mendukung pembatalan RPP. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)