Paket Ekonomi Jokowi Seperti Komik Berjilid-Jilid, Tapi Tak Menyentuh Rakyat Jelata

JAKARTA (voa-islam.com)  - Paket ekonmi Jokowi  seperti "komik", berjilid-jilid. Entah sammpai jilid berapa. Setiap bulan mengeluarkan kebijakan ekonomi. Tapi, nasib rakyat berubah. Stagnan. Tetap mlarat, hidupnya susah, semua kebutuhan pokok mahal, dan daya beli rakyat tak ada.

Hal ini, nampak paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi ternyata tak berhenti di angka empat. Masih ada paket ekonomi lainnya, kini sedangn disusun. Entah sampai jilid berapa paket ekonomi Jokowi.  Sekadar menjadi dokumen kertas, alias hanya diatas kertas, tak ada yang emplementatif.

Rakyat sudah jengah dengan JJP (janji-janji palsu). Sementara, media 'mainstream", tak ada lagi yang  mengkritisi, dan terus beusaha mempertahankan Jokowi,  kendati rakyat tambah sengsara.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, masih ada paket kebijakan ekonomi jilid V. Paket ini membahas deregulasi perizinan di tingkat daerah. "Kalau itu (paket ekonomi jilid V) ada yang membicarakan soal daerah, karena perizinan daerah itu banyak," kata Darmin di Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Sayangnya Darmin belum mau buka-bukaan soal spesifikasi paket ekonomi jilid V. Hanya saja, mantan Gubernur BI ini memastikan, paket akan diumumkan menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo dari Amerika Serikat pada akhir Oktober ini. "Kita sebenarnya stok (deregulasi peraturan) masih agak banyak. Tapi itu nanti sajalah," tegas Darmin.

Pemerintah baru mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV pada Kamis (15/10) yang diantaranya mengenai kebijakan pengupahan yang lebih sederhana, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan implementasi pemberian kredit oleh LPEI untuk mencegah PHK.

Pemerintah juga telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) yang meliputi penurunan harga BBM, listrik dan gas, perluasan penerima KUR dan penyederhanaan izin pertanahan untuk penanaman modal.

Ini adalah kelanjutan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang telah diumumkan pada September 2015, yang diantaranya merupakan deregulasi peraturan untuk perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan.

Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.

Tapi, semuanya hanya menjadi retorika, dan sebuah pengumuman yang berlulang-ulang di istana, tapi tidak sampai bisa mengubah kehidupan rakyat jelata. (sasa/db/voa-islam.com)