Jokowi Pilih Jalan Kompromi karena Menjaga Partai-partai Pendukungnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyampaikan bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempunyai kasus kriminalisasi yang cukup terasa dan paling banyak daripada sebelumnya. Yakni sekitar 46 penemuan kasus kriminalisasi.

“Era Jokowi-JK aroma kriminalisasi amat terasa. Ada 46 penemuan,” katanya singkat.

Hal tersebut terjadi menurutnya lantaran posisi Jokowi sebagai Presiden belum maksimal di dalam memimpin. Selain itu, pengaruh kinerja Jokowi termasuk lemah karena dibayang-bayangi oleh orang atau kelompok partai pendukungnya.

“PDIP, Nasdem, dan PKB yang membuat kinerja presiden tidak maksimal. Posisi Jokowi pun tidak sepenuhnya 100 persen otonom karena dibayang-bayangi oleh petinggi parpol tersebut,” bebernya.

Sebagai contoh ia menyebutkan kasus BW yang tidak bisa ditolerir oleh Jaksa Agung. Kemudian mengenai revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak sebagai pemangkas kewenangan, serta batasan usia KPK yang diinginkan hanya 12 tahun saja.

Jika Jokowi menuruti apa yang diinginkan oleh di sekelilingya, maka sama ia hanya  sebatas meredakan, bukan menyembuhkan sebagaimana mestinya yang dikehendaki rakyat.

“Apa yang dilakukan oleh Jokowi bukan menyembuhkan, namun tetapi hanya sebatas meredakan saja,” imbuhnya, siang tadi dalam acara change.org dengan tema ‘365 Hari Jokowi, Apa Kata Netizen?’

Emerson juga menyebut, selain di atas sebagai alasannya, Jokowi dinilai olehnya lebih banyak mencari jalan kompromi. Hal ini ia katakan karena Jokowi tidak ingin menciptakan gesekan-gesekan di antara partai-partai pendukungnya. “Jokowi mendengar, tetapi tidak 100 persen diakomodir karena ia melihat partai-partai pendukung. Takut terjadi gesekan, ia cari jalan kompromi,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)