Walhi Organisir dan Galang Kekuatan untuk Tuntut Presiden Jokowi Perihal Asap

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah dihimbau agar tidak malu menerima bantuan dari Negara-negara tetangga atau sahabat di dalam menyelesaikan persoalan asap di Sumatra dan di Kalimantan. Dengan masyarakat sebagai korban, Walhi justru sepakat bila Negara lain membantu Indonesia.

"Jika untuk penyelamatan manusia, seharusnya diterima saja sejak dahulu oleh pemerintah RI," himbau Walhi, hari ini (22/10/2015) di Menteng, Jakarta Pusat.

Hal ini pun sebenarnya menurut Walhi pernah dikatakan oleh Menteri Siti Nurbaya dalam kesempatan lain. Namun pemerintah seolah setengah hati membiarkan bantuan dari negara lain.

"Siti Nurbaya pernah katakan bantuan dari luar.  Kita kalah dengan negeri lain seperti Kuba. Di mana negeri mereka secara berulang dilewati badai," katanya.

Singkatnya, Walhi menghimbau, dengan salah kebijakan tersebut, pemerintah akan mampu mengatasi, juga mengurangi korban yang ada. “Andai saja ada pencegahan dari awal, korban tidak akan jatuh,” sesalnya.

Bahkan Walhi melihat pemerintah seperti membiarkan persoalan asap yang ada. Hingga presiden lebih memilih melawat ke AS daripada sibuk mengurus rakyatnya sendiri.

Walhi mengatakan, jika pemerintah terus seperti ini, maka hak rakyat yang telah diatur oleh konstitusi untuk mendapatkan udara bersih sirna. Dan otomatis pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya sendiri.

Selain itu, jika belum ada penyelesaian yang signifikan, maka Walhi bersama rakyat bisa melakukan gugatan kepada pemerintahan yang Presiden Jokowi pimpin. “Kita sedang organisir gugatan untuk tuntut pemerintah karena asap di Sumatra dan Kalimantan. Itu kan tanggung jawab Negara. Hak warga Negara untuk lingkungan hidup, di dalam konstitusi. Dan Jokowi tidak bisa wujudkan itu,” akunya.

Namun, Walhi berharap pemerintah ke depannya mampu menyelesaikannya dengan baik. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di Sumatra dan Kalimantan. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)