JAKARTA (voa-islam.com)- KSPI tetap menolak RPP Pengupahan terhadap buruh seluruh wilayah Indonesia. Melalui presidennya Said Iqbal, KSPI pun mengeluarkan poin-poin dan mengajak elemen serikat pekerja lainnya untuk turun ke jalan.
“KSPI bersama KSPSI AGN, KSBSI, KPBI, KASBI, SPN, FSPMI dan 60 federasi serikat pekerja lainnya yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU). Yang beranggotakan puluhan juta buruh telah memutuskan melakukan perlawanan di seluruh Indonesia,” demikian yang termaktub di dalam rilis yang didapat wartawan voa-islam.com beberapa waktu lalu.
Pokok utamanya ialah untuk menolak formula kenaikan upah minimum yakni inflasi+PDB, menolak RPP Pengupahan dan memperjuangkan kenaikan upah minimum (UMP/K) 2016, yang berkisar 22%-25% melalui aksi besar-besaran dan bergelombang terus menerus serta mimbar rakyat sedari Oktober-Desember 2015.
Inilah aksi buruh yang telah dijadwalkan untuk mengepung Istana Jakarta dan di daerah lainnya:
1. Tanggal 24 Oktober 2015 aksi dilakukan oleh KPBI di Istana Negara.
2. Tanggal 26 Oktober 2015 konvoi buruh di kawasan industri se-Indonesia. Dilakukan di Kawasan Industri Pulo Gadung, KBN Cakung, MM 2100, Jababeka, Ejip, KIIC Karawang, Ngoro Sidoarjo, PIR Pasuruan, KIM Medan serta di kawasan Cikupa Tangerang dan lain-lain
3. Tanggal 27 Oktober 2015 buruh SPN akan aksi di Istana Negara.
4. Tanggal 28 Oktober 2015 KSBSI dan buruh tekstil akan melakukan aksi di Istana Negara.
5. Tanggal 28-30 Oktober 2015 aksi juga akan dilakukan oleh Serikat pekerja jalan tol dengan aksi akan menutup tol di seluruh Jabodetabek.
6. Tanggal 29 Oktober 2015 akan mengadakan Mimbar rakyat.
7. Tanggal 30 Oktober 2015, 50 ribu buruh KSPI dan KSPSI juga akan melakukan aksi di Istana negara.
Untuk di bulan mendatang, aksi huruh dikonsentrasikan di kantor Pemda masing-masing. "Sepanjang November aksi buruh di masing- masing kantor Bupati dan Gubernur akan terus dilakukan. Selain itu juga akan melumpuhkan kawasan Industri dan Pelabuhan." Dan Rencana puncaknya pada Desember 2015 mogok Nasional akan dilakukan oleh 5 juta buruh di 200 kab/kota. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)