APBN 2016, Selain Berhutang Tinggi, Pemerintah Dinilai Membebani Rakyat Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com)- Setelah disetujuia oleh DPR RI atas pengajuan RAPBN tahun 2016, kini pemerintah era Jokowi-JK memiliki hutang sebesar Rp. 399,10 triliun. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Melalui Direkturnya Salamuddin Daeng, mengatakan bahwa hutang tersebut dihasilkan karena sikap terburu-burunya legislative dan eksekutif.

Di samping itu, perihal pertanggung-jawaban pemerintah pada tahun 2015 dengan subsidi senilai Rp. 70 triliun pun belum dijawab dan tidak jelas hingga saat ini. Akan tetapi pemerintah telah menyusun Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi kepada BUMN dalam tahun 2016 senilai Rp. 48 triliun.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah juga merancang Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi kepada BUMN dalam tahun 2016 senilai Rp. 48 triliun. Tahun 2015 lalu pemerintah men subsidi BUMN senilai Rp. 70 triliun ‎dan belum jelas per tanggung jawaban nya hingga saat ini,” demikian siaran pers yang diterima voa-islam.com.

Menurutnya, hutang dan subsidi BUMN akan dijadikan dasar untuk merealisasikan ambisi infrastruktur pemerintah Jokowi-JK. “Proyek proyek tersebut adalah proyek Public Private Partnership (PPP) yakni proyek swasta yang dijamin oleh pemerintah melalui APBN.”  Dan proyek yang akan menjadi bancakan para saudagar, taipan, makelar dan calo yang berbasis dibelakang pemerintahan Jokowi-JK dan DPR.

Salamuddin melihat dampaknya bagi rakyat Indonesia akan semakin besar. Rakyat terbebani, termasuk dari segala sektor yang memenuhi kebutuhan hajat hidup.

“Rakyat akan semakin dibebani oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dijual pemerintah dan swasta kepada rakyat‎, harga tol akan naik, harga listrik akan naik, harga pupuk akan naik, tarif kereta akan naik Semua harus dibayar mahal oleh rakyat agar pemerintah dan swasta tetap bisa untung dan membayar utang luar negeri mereka.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)