Bagi Jatah Kursi Parpol hingga Situasi dan Kondisi Tidak Menentu dalam Pemerintahan

JAKARTA (voa-islam.com)- Kegaduhan yang terjadi belakangan ini di dalam pemerintahan Jokowi-JK banyak dinilai oleh beberapa kalangan sebagai hal biasa. Namun ada juga yang menyebut hal itu semestinya tidak terjadi.

Perombakan kabinet pun dinilai hal biasa jika memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja dari masing-masing menteri.

Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mencoba memberikan masukan kepada pemerintah agar, bila memang melakukan perombakan Presiden yang harus diperhatikan ialah integritas dan loyalitas terhadap institusi yang diemban. “Yang penting itu perhatikan integritas dan loyalitas dari calon yang diinginkan oleh Presiden,” ucapnya menjawab pertanyaan awak media di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, (12/11/2015).

Akan tetapi, banyak partai yang bergabung di dalam eksekutif tentunya membuat parpol mengalami kekecewaan bila tidak dikasih jatah kursi. Selain itu, perebutan itu tidak bisa dipungkiri karena kekuasaan yang parpol miliki.

“Perombakan kabinet terserah kepada presiden. Apalagi jika kita lihat saat ini yang berkuasa ialah partai politik. kalau tidak diberi, akan rebut. Makanya diberi saja,” katanya.

Bagi Hasyim, perombakan kabinet yang telah terjadi di dalam satu tahun terakhir ini merupakan hal biasa di dalam  pemerintahan multi partai dan juga kondisi. Sehingga ia berpendapat jika perombakan terjadi berkali-kali pun tidak mengapa untuk mewujudkan arah lebih baik bagi negara. “Lebih banyak perombakan juga tidak apa-apa untuk kondisi saat ini,” tutupnya singkat. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)