Muhammadiyah Ajak Pejabat Ikut Membantu Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai adanya kelambatan di dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan lengahnya komitmen yang pernah dibangun dan diikrarkan oleh petinggi negeri ini.

Indonesia sebagai bangsa besar, menurutnya tidak melakukan demikian, termasuk korupsi-korupsi yang berskala besar. “Kita sudah lama menjadi bangsa dan negara besar. Seharusnya di dalam memberantas korupsi negara tidak lengah. Apalagi kasus-kasus besar yang tidak ditangani dan tidak menjadi komitmen bangsa,” ucapnya di depan awak media, Kamis (12/11/2015),di PP Muhammadiyah.

Ia mengungkapkan hal itu, bukan berarti tidak mempercayai kedudukan kepolisian di dalam menegakan hukum di Indonesia. Hanya saja ia menyebut pesimis jika saja KPK tidak ada lagi di ranah hukum.

“Kita percaya kepada polisi dan penegak hukum lainnya. Hanya saja kita pesimistis jika tidak ada lagi KPK di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, dengan hadirnya KPK sebagai penegak hukum, ia mengimbau agar siapapun dan atau kelompok manapun untuk tidak melemahkan kehadiran lembaga anti rusuah tersebut. Baik itu secara sistematis maupun melalui beberapa jalan, seperti penundaan untuk menghadirkan pemimpin baru KPK akan datang.

“Karena itu akan berdampak luas jika saja ada penundaan untuk pimpinan KPK selanjutnya. Itu merupakan salah satu pelemahan yang sistematis,” katanya.

Namun demikian, KPK juga diharapkan olehnya agar tetap tajam terhadap persoalan korupsi. “Jangan hanya eksis tetapi tumpul perannya sebagai pemberantas korupsi,” sambungnya.

Untuk itu ia mengajak kepada siapapun, termasuk pejabat-pejabat agar dapat membantu berkomitmet kembali untuk ikut memberantas korupsi, mengingat pemberantasan korupsi ia pandang karena tidak lagi massif seperti yang dahulu. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)