DPR RI: Pemerintah dan Freeport Sama-sama Melanggar Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan ada yang perlu dicatat secara penting di dalam pertemuan Dirut Freeport dengan Setya Novanto. Hal yang penting itu menurutnya ialah pada saat Dirut Freeport meminta bertemu dengan Ketua DPR RI, lalu mereka pun merekamnya.

“Insiatif itu datang dari Dirut PT Freeport. Saya kira jadi catatan penting juga meminta ketemu dengan DPR dan merekamnya. Jika hal ini dilakukan di AS bisa dipecat,” ucapnya, saat diskusi umum yang diselenggarakan oleh salah satu televisi nasional, Selasa (17/11/2015), di Jakarta.

Persoalan Freeport yang cepat mengemuka di publik ini karena ulah pemerintah. Di mana pemerintah, misalnya saja menurut politisi Gerindra ini pemerintah masih saja memberikan izin yang sebetulnya telah dilarang. “Persoalan PT Freeport, karena pemerintah dan Freeport tidak ikuti aturan hukum yang berlaku. Misalnya Sudirman Said masih beri izin kepada produk konsentrat untuk Freeport. Dan ini jelas melanggar UU yang ada,” katanya.

Ia menduga dengan diberikan produk konsentrat untuk Freeport, ada sikap “spesial” yang diterima oleh perusahaan milik AS tersebut. Pasalnya, untuk perusahaan negara seperti Antam saja tidak diizinkan untuk lakukan produk konsentrat.

“Ini pelanggaran serius yang dilakukan pemerintah. Antam saja tidak diizinkan melakukan produksi konsentrat, justru Freeport diberikan,” ungkapnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)