IKAPPI: Untuk Soal Beras pun Indonesia Dijajah

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri mengingatkan bahwa di Indonesia saat ini telah ada para penjajah yang bercokol di setiap instansi pemerintah.

Salah satunya ia sebutkan ialah masalah impor beras yang dilakukan oleh pemerintah RI. Padahal, ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengamatannya menginfokan bahwa saat ini Indonesia sedang surplus beras.

“Saya ingatkan kepada tokoh sebelumnya, sudah lengkap. Saya ingatkan elemen yang hadir, sekarang sudah ada penjajah di NKRI. Misal negara kita mengimpor beras. Padahal BPS sebutkan kita surplus beras,” sampainya beberapa waktu lalu di Tigu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Seolah tidak ada satu tujuan dalam memperbaiki nasib bangsa, antar kementerian pun saling tidak sejalan di dalam mengambil kebijakan.

Ia menyebutkan misalnya saja bahwa Kementerian Pertanian mengatakan beras Indonesia aman. Namun, tidak demikian untuk Kemeterian Perdagangan.

“Ini harus kita kritisi. Menteri Pertanian katakan kita aman. Tetapi Menteri Perdagangan keluarkan izin begitu (baca: impor beras),” tambahnya.

Mansuri menilai pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Joko Widodo di dalam satu tahun banyak sekali kegagalannya. Tidak hanya di atas yang menandakan demikian, akan tetapi untuk pasar tradisional saja telah terjadi kebakaran sebanyak 246 pasar.

“Satu tahun ini lebih banyak kegagalan. Pasar tradisional, satu tahun ada 246 kebakaran pasar,” ungkapnya.

Selain itu, untuk pesaing dalam dunia modern ini, menjamurnya ritel-ritel ditengarai karen izin jarak telah dihapus oleh pemerintah. Seharusnya, jika ingin ada ritel seperti itu, pemerintah jangan berlaku demikian.

“Karena alasan regulasi jarak ritel modernasi dihapus. Mestinya harus ada jarak.. inilah fakta bahwa rezim ini gagal. Alasan lainnya akan ada revitalisasi pasar, tapi faktanya tidak demikian,” ujarnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)