Tolak PP, Mogok Nasional Esok adalah Bentuk Perlawanan kepada Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan bahwa PP No. 78 Tahun 2015 sebagai bentuk kemsikinan dan kesengsaraan baru dalam dampak kebijakan. “Organisasi kita sejak dari awal sudah menolak PP No. 78 tahun 215 karena itu adalah bentuk kemiskinan dan kesengsasaraan baru,” katanya saat berorasi di tengah-tengah ratusan buruh di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Karena itu KASBI mengaja seluruh buruh untuk melakukan aksi turun ke jalan pada hari Selasa, 24 November 2015.

Nining yang datang jauh-jauh dari Bandung ini pun mengingatkan kepada pemerintah melalui aparat agar tidak melakukan tindakan represif terhadap buruh Indonesia hari Selasa esok.

Nining yang dikenal sebagai aktivis lawas ini secara pribadi dan organisasi mendukung penuh pergerakan esok hari. Dan ia berkata akan bertanggung jawab atas aksi pemogokan nasional tersebut. “Kami siap bertanggung jawab dengan pimpinan nasional hingga pemogokan nasional,” tambahnya singkat.

Ia mengaku apa yang dilakukan oleh buruh berserta serikat atau organisasi bukan untuk merongrong pemerintah Indonesia, melainkan hanya mengingatkan bahwa Jokowi-JK telah berlaku dholim terhadap buruh dengan mengeyampingkan kehidupan layak. Buruh yang dinilainya tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya adalah salah satu aksi esok dilakukan.

“Perjuangan kami tidak merongrong, dan bukan dholim kepada pemerintah. Kan tanggung jawab pemerintah berikan kehidupan layak. Di sini justru bentuk perbudakan untuk kaum buruh. Yakni upah tidak lagi layak. Hanya sekedar saja isi perut mereka,” ungkapnya.

Menurutnya seharusnya pemerintah memperhatikan bagaimana buruh di hari tua, kesehatannya, pendidikan dan lainnya jika nanti tidak bekerja kembali. Jangan biarkan buruh justru menikmati hari tuanya dengan derita dan nestapa karena upah.

“Harusnya mampu menikmati kesehatan, hari tua, dan pendidikan. Bukan justru semakin menderita,” tambahnya.

Jika hal demikian terjadi, maka jangan salahkan adanya krisis ekonomi datang. Karena hal ini disebabkan daya beli dan upah murah yang diberikan pemerintah melalui kebijakannya. “Upah murah, daya beli rendah akan terjadi krisis ekonomi,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)