Nasionalisasi Freeport, Pengusaha: Vulgar, Baiknya Sinergi dengan Badan Lain

JAKARTA (voa-islam.com)- Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Ladjiman Damanik meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tegas dalam mengimplementasikan setiap kebijakan terkait PT Freeport Indonesia. "Implementasi kita itu harus menunjukkan ketegasan kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut," pintanya, Sabtu (05/12/2015), di Cikini, Jakarta Pusat.

Selain itu Ladjiman menilai apa yang dilakukan pemerintah untuk Freeport nampak tidak adil bagi para pengusaha lainnya di Tanah Air. Serta menurutnya, hal yang telah terjadi ini semestinya tidak terulang dan jangan terlalu nampak vulgar seperti sekarang.

"Saya ingatkan, 'main' cantiklah kita. Karena sebagai pengusaha kita merasakan ketidakadilan yang telah terjadi ini," katanya.

Namun demikian, di sisi lain Ladjiman keberatan bila ada kalangan atau oknum yang menghendaki Freeport dijadikan milik bangsa seluruhnya dan seutuhnya. Menurutnya hal ini tidak perlu terjadi. Ia berkeyakinan, tanpa ada keinginan untuk itu, jika saja pemerintah memperhatikan saling bersinergi dengan badan usaha lainnya, maka untuk mencapai tujuan itu akan lebih kuat.

"Nasionalisasi itu tidak diperlukan. Itu terlalu vulgar. Saat ini yang kita butuhkan ialah BUMN bersinergi dengan bada tambang lainnya. Jika sudah terlaksana maka kita akan kuat," jelasnya.

Ia juga mengatakan, selain bersinergi pemerintah juga mesti mengingatkan Freeport terkait hukum yang dimiliki Indonesia, yaitu salah satunya UU. Karena jika tidak maka akan merugikan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

"Harus sesuai dengan UU yang ada agar tidak merugikan sumber daya alam kita," tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)