JAKARTA (voa-islam.com)- Keadaan Freeport saat ini sebetulnya dapat dibaca dan dihitung dengan ringan. Dan jika dilihat, ini pertanda bahwa sebetulnya pemerintah dan pihak lain memang ingin memperpanjang kontrak perusahaan Freeport.
“Keadaan ini, Freeport di Papua sebetulnya dapat kita hitung dengan mudah. Apa yang dimiliki Jokowi dalan konsep, sebetulnya sama-sama ingin memperpanjang kontrak Freeport,” demikian yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, kemarin (06/12/2015), di Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga mengatakan hal ini secara hemat dapat dilihat dari keinginan Freeport bernegosiasi yang belum pada waktunya.
Dan apa yang terjadi di MKD, menurutnya hal itu memang hanya urusan norma saja, bukan perihal ke arah hukum.
Selain itu, Freeport ditengarai olehnya membahas negosiasi perpanjangan kontrak karena takut adanya persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan. “Misalnya saja dapat kita lihat yaitu persoalan isu lingkungan dari apa yang dilakukan oleh Freeport selama ini,” tambahnya.
Effendi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab apa yang telah terjadi saat ini. Ia juga mengingatkan bahwa ini merupakan sinyal atau pesanan dari pihak Asing. Dan hal ini bermuara setelah Jokowi berkunjung ke luar negeri. “Jokowi datang, mereka dengan cepat melobi Presiden RI,” ungkapnya.
Hal itu dilakukan oleh Jokowi lantaran untuk memenuhi apa yang dikehendaki Asing dan juga ‘Paduka Mulia’.
“Kok Presiden kita salah justru diam? Saya sih hidup sebatang kara saja. Pernah Jokowi datang, mereka dengan segera lobi-lobi beliau. Yang dibicarakan itu ialah tiga poros, poros Jakarta-Beijing, soal Rusia, dan Freeport,” bebernya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)