Diduga Telah Tahu Perilaku Menteri ESDM, tapi Luhut justru Ambil Langkah Diam

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Akbar Faisal dirasa telah memancing Menko Polhukam di dalam menjawab sebuah salah satu pertanyaan kepada dirinya. Pertanyaan yang dirasakan oleh Luhut itu ialah saat ia ditanya perihal bagaimana sesungguhnya sikap di saat nama dicatut dalam sebuah percakapan.

“Tolong saya jangan didorong bersikap, mana pantas atau tidak. Saya akan lihat juga keputusan MKD. Namun pada akhirnya nanti juga jelas saya tentu akan bersikap,” jawab Luhut, kemarin (14/12/2015), di ruang MKD, Senayan, Jakarta.

Perihal Luhut yang acapkali mengirim memo kepada Presiden Joko Widodo saat-saat tertentu, atau  untuk menanggapi perihal isu-isu strategis, Luhut menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh SS sebagai Menteri ESDM tidak layak dikomentari. Pasalnya, menurutnya hal itu tidak elok karena sama-sama satu payung di dalam pemerintahan.

“Saya tidak akan komentari kolega saya sendiri. Yang mulia tanya saja kepada yang bersangkutan,” jawabnya.

Selain itu, terkait info adanya kabar bahwa ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam percakapan, Luhut mengaku mempunyai sikap sendiri. Dan sikap yang telah dimilikinya ini ia katakan tidak akan disiarkan ke khalayak umum.

“Saya tidak akan ekspos langkah ini ke publik,” sambungnya singkat.

Perlu diketahui, kasus pencatutan nama Kepala dan Wakil Kepala Negara ini telah memasuki waktu yang cukup lama. Saat diadukan oleh SS sebagai Menteri ESDM, dugaan percakapan ini bahkan telah memakan waktu berbulan-bulan. Namun, Presiden maupun Luhut sebagai Menko Polhukam justur baru-baru ini menanggapinya. Bahkan Luhut dan Presiden sama-sama terlihat murka setelah tahu bahwa ada dugaan namanya dibawa-bawa dalam percakapan tersbut.

Saat Akbar bertanya perihal di atas, Luhut hanya menjawab bahwa ia tadi malam sempat bertemu Presiden. Dan dalam pertemuan itu, Luhut mengaku membahas kisruh Freeport dan isu lainnya yang ada saat ini. “Tadi malam saya bicara dengan Presiden. Bicara masalah narkoba, Pilkada, dan termasuk Freeport Indonesia,” akunya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)