JAKARTA (voa-islam.com)- Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat, menuntut kepada Pemerintah, DPR, dan juga PT Freeport untuk mengakhiri “sandiwara” yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat Papua khususnya, dan rakyat Indonesia secara umumnya.
Petisi yang dibentuk ini menghadirkan para tokoh-tokoh dan aktivis dari berbagai kalangan dan profesional.
Sebagai pemilik sumber daya mineral yang cukup tinggi, menurut kelompok “Petisi Tambang Freeport untuk Rakyat” ini, seharusnya Indonesia dapat memperoleh porsi keuntungan dan manfaat tambang yang tidak kecil dibandingkan dengan apa yang didapat oleh kontraktor. Selain itu, kelompok ini meminta kepada pemerintah untuk tidak tunduk terhadap para investor Asing yang mencoba menggerogoti kedaulatan bangsa.
Dalam salah satu butir tuntutan yang digulirkan oleh kelompok ini, misalnya menyebut pemerintah harus melakukan penjaminan saham ke BUMD atau Pemerintah Provinsi Papua melalui konsorsium dengan BUMN. “Meminta Pemerintah RI untuk menjamin pemilikan saham oleh BUMD (Pemprov Papua dan Papua Barat) melalui pembentukan konsorsium dengan BUMN,” demikian rilis yang diterima voa-islam.com di dalam diskusi kelompok grup pesan singkat, kemarin (17/12/21015).
Kelompok ini juga meminta kepada pemerintah untuk membebaskan keputusan kontrak Tambang Freeport dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik dari Pemerintah AS dan Freeport-Mc MoRan. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)