Penurunan Harga BBM yang Dilakukan Pemerintah Tidak Bernilai Apa-apa!

JAKARTA (voa-islam.com)- Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahahea mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir terkait dengan energi telah menyimpang dari konstitusi yang ada.

"Kebijakan-kebijakan ini telah menyimpang dari konstitusi kita," katanya, hari ini (24/12/2015), di Matraman, Jakarta.

Ia juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut semakin liar dari apa yang telah digariskan dari para pendiri bangsa Indonesia. Misalkan saja terkait masalah BBM. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah mengkritisi perihal kenaikkan BBM.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu telah menyalahi keadaan pasar. Sehingga dampak yang dihasilkan justru masyarakat seolah telah diekploitasi oleh pemerintahan Jokowi-JK.

"Harga BBM, misalnya. Kami telah kritisi. Karena menurut kami masyarakat dalam mekanisme pasar justru telah dieksploitasi oleh kebijakan pemerintah tersebut," tambahnya.

Karena itu, ia melihat penurunan BBM yang dilakukan oleh pemerintah, dan dibacakan oleh Sudirman Said tidak memilik substansi yang mendalam. Bahkan ia menyebut bahwa penurunan itu sebagai wujud dari ketidakpastian layaknya jenis kelamin.

"Sudirman Said bacakan dengan menurunkan BBM itu seperti tidak mempunyai jenis kelamin yang jelas alias banci. Padahal mulai dari satu tahun yang lalu saya telah sampaikan," ucapnya lagi.

Selain itu, pungutan Rp. 200 terhadap rakyat yang mengisi BBM pun dipertanyakan dirinya. Misalnya saja ia mengatakan dari Rp. 200 itu rakyat justru akan mengalami kerugian. Dan hanya pengusaha saja yang menurutnya meraih keuntungan.

"Ya walau pemerintah diperbolehkan UU mengambil keuntungan, tetapi harus jelas ke mana keuntungan itu. Jangan-jangan hanya lari ke pengusaha saja dari pungutan Rp. 200 tersebut. Harus jelas. Masyarakat atau untuk pengusaha?" tanyanya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)