Fahri Hamzah Soroti Bahaya jika KMP Bubar (2-habis)

JAKARTA (voa-islam.com)- Koalisi Merah Putih (KMP) yang digawangi oleh partai Gerindra kini harus lebih waspada menghadapi perpolitikan di Indonesia. Pasalnya, setelah dibentuk oleh beberapa oartai tersebut, KMP dinilai mulai pudar komitment sebagai koalisi di luar pemerintah.

“Dalam banyak contoh yang sudah nampak tapi jarang diapresiasi jelas bahwa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif. Pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (dulu Century dan sekarang Pelindo II) jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya  bisa dibongkar,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sekaligus Sekretaris Harian KMP dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Di depan ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus FREEPORT  akan menjadi metode  pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan digunakan secara tidak bertanggungjawab.  Tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar.

“Memang, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan ketua DPR justru terjungkal. Tetapi tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.”

Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. 

Apalagi karena Pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif dan popularitas prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk presiden jokowi. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)