JAKARTA (voa-islam.com)- Gun Gun Heryanto dari The Political Literacy Institute menghimbau kepada para pembantu Presiden yang berada di Kementerian agar tidak terlalu reaktif menanggapi rilis yang dikeluarkan oleh Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi. Menurutnya hal itu biasa di dalam menginfokan ke hadapan publik.
"Para menteri dan pimpinan lembaga tidak perlu khawatir berlebihan dengan keterbukaan informasi menyangkut hasil evaluasi kementerian/lembaga. Karena sejatinya kalau kerja nyata, produktif dan akuntabel, pada akhirnya khalayak akan mengetahui beragam tindakan nyatanya mereka telah ada untuk republik ini," demikian kata, hari ini, Rabu (13/01/2016), di salah satu hotel di bilangan Jakarta Pusat.
Ia juga menghimbau keoada Presiden Joko Widodo bahwa dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Menpan-RB itu dapat mengakhiri kegaduhan yang selama ini menemani pemerintahan. Untuk itu ia mengatakan bila ingin akhiri kegaduhan itu, maka pemerintah Jokowi-JK harus mempunya legalitas yang baik dalam membangun evaluasi.
“Membangun sisten evaluasi yang bagus yang berbasis data, sistemik, dan dipublikasikan secara regular. Hal ini guna mewujudkan amanat UU No. 28/1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Serta UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara yang berasas orientasi pada hasil,” tambahnya.
Karena itu ia berharap agar tradisi mengevaluasi akuntabilitas kinerja kementerian mati suri. “Jadikan tradisi transparansi dan akuntabilitas ini sebagai rekam jejak pemerintahan yang ditopang oleh data, bukan soal suka atau tidak suka,” katanya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)