HMI Minta Direksi BPJS Dicopot karena Terindikasi Korupsi

JAKARTA (voa-islam.com)- Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) beserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Barat menyatakan sikap terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Gabungan sikap ini di antaranya meminta kepada pemerintah merevisi bunga yang ditetapkan.

“Direksi BPJS ketenagakerjaan saat ini terlalu tinggi dalam menetapkan bunga pinjaman perumahan sebesar 6 persen. Padahal dana tersebut berasal dari iuran pekerja dan masyarakat.

Lagi pula ini hanya pinjaman untuk uang muka bukan pinjaman kredit rumah,” demikian pernyataannya, seperti yang termaktub dalam undangan untuk wartawan, Kamis (21/01/2016).

Gabungan pernyataan sikap ini juga mensinyalir Direksi BPJS terindakasi persoalan korupsi. Di antaranya sistem BPJS yang kualitasnya tidak lebih baik daripada sistem dahulu.

“Direksi BPJS ketenagakerjaan saat ini di bawah Elvyn G Masassya terindikasi korupsi pengadaan IT yang berakibat merugikan negara per tahun sama dengan RP 289 milyar sistem IT BPJS ketenagakerjaan yang baru di bangun tersebut kualitasnya tidak lebih baik jika di bandingkan dengan sisstem IT periode lama,” demikian pernyataan tertulis atas nama Ketua Umum HMI Jakarta Barat, Jeffri Azhar dan Koordinator Presidium KAMERAD, Haris Pertama.

Karena itu, kedua organisasi ini meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasinya, terutama orang yang duduk di Direksi BPJS.

“Tidak maksimalnya BPJS saat ini merupakan kemunduran yang seharusnya di evaluasi ulang dan ganti orang orang yang terlibat di dalamnya.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)