Tidak Gunakan APBN Bangun Kereta Cepat, Gerindra: Ada Sejumlah Kepentingan

JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Gerindra menilai bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo seakan memaksakan. Hal ini dapat terlihat di saat Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak memakai biaya APBN di dalam membangunnya.

Gerindra juga menilai, dengan tidak adanya dana untuk proyek tersebut, Jokowi diduga memasukkan peran kepentingan untuk mendukung kereta cepat tersebut.

“Pada groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Jokowi menyatakan proyek infrastruktur pemerintahannya tidak dibiayai oleh APBN. Pernyataan itu sebenarnya mengandung dua maksud. Pertama, Negara tidak memiliki anggaran yang untuk membiayai berbagai pembangunan tadi. Kedua, karena ‘sejumlah kepentingan’, meskipun tidak punya dana, berbagai proyek itu toh harus tetap berjalan,” demikian tulisn akun Twitter resmi milik Gerindra, @gerindra, beberapa waktu lalu.

Secara teori, posisi investasi Asing atau utang luar negeri dalam kegiatan pembangunan sebenarnya hanya bersifat sekunder saja. Tapi dalam kenyataannya, Gerindra menyebut posisi utang dan investasi Asing dalam perekonomian Indonesia semakin dominan.

“Sebagai contoh, kepemilikan asing dalam Surat Utang Negara kini sudah lebih dari 37 persen Asing juga menguasai 64 persen saham publik di bursa saham Indonesia.”

Menurut Kementerian Keuangan jumlah utang pemerintah hingga akhir 2015 sudah menembus Rp 3.089 triliun, atau sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Utang yang dimiliki oleh Indonesia atas Bank Dunia pun menurut Gerindra meningkat cukup siginifikan.

“Menurut laporan Bank Dunia (Desember 2015), sepanjang 2015 tambahan utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 563,4 triliun. Jumlah itu berasal dari penerbitan sekuritas Rp 510,4 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 53 triliun.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)