Kereta Cepat: Pemerintah Tidak Punya Pendirian & Bohongi Investor (Negara) Jepang

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang telah dibuat selama ini. Salah satunya terdapat di dalam pernyataan dan kini menjadi kebijakan, yaitu proyek kereta cepat.

Awalnya sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pernah menyatakan proyek kereta cepat yang telah diresmikanini tidak akan jadi. Namun akhirnya justru diterapkan. Dan ini tentunya akan menjadi preseden buruk di mata internasional, seperti Jepang.

Berikut pandangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diterima voa-islam.com dalam akun media sosial miliknya, di saat menjadi Keynote Speech pada Acara Diskusi Publik “Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta” beberapa waktu lalu, di Gedung DPR RI.

“….Selanjutnya, mari kita lihat polemik ini dari perspektif pengambilan keputusan kebijakan publik. Semua masih ingat bahwa dalam proses persetujuannya saja kita sudah dicela oleh khalayak bisnis international.  Suatu hari pemerintah menyatakan proyek kereta cepat tidak jadi.

Di saat pengumuman mengudang tanda tanya investor, tiba-tiba proyek tetap jalan dan dengan sejuta tanda tanya yang tak terjawab pula,ternyata Cina menang tender; alasannya, dengan Cina, tidak melibatkan APBN, tidak ada jaminan pemerintah, cukup dengan hutang negara, $5.5 milliar.

Terlebih, seiring berjalan dengan waktu, ternyata Cina meminta jaminan dari pemerintah, pun tidak ada jaminan dari Cina bahwa proyek ini melibatkan stakeholder dalam negeri yang lebih besar. Sebuah desain kebijakan yang amat terkesan tidak profesional.

Di sela-sela itu Presiden Jokowi malah ngagetkan banyak orang, setelah proses yang kacau-balau, tiba-tiba masuk berita peletakan batu pertama….” (RobigustaS/voa-islam.com)