Proyek Kereta Cepat Itu Guyonan agar Nama Jokowi Tertulis dalam Sejarah

JAKARTA (voa-islam.com)- Kereta cepat yang disinyalir sebagai angkutan modern dan masa depan rakyat Indonesia nampaknya tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, kereta yang dinamakan cepat itu bukanlah kereta yang sebentar-sebentar berhenti di setiap stasiun.

Berikut pandangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diterima voa-islam.com dalam akun media sosial miliknya, di saat menjadi Keynote Speech pada Acara Diskusi Publik “Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta” beberapa waktu lalu, di Gedung DPR RI.

“….Jarak Jakarta-Bandung cuma 142 KM, kecepatan kereta cepat 350 KM/jam, lalu ada 4 stasiun pemberhentian. Jadi, kereta itu akan jalan 35km, setop, jalan lagi, 35km setop lagi, dengan jarak itu, kereta cepat itu sama dengan kereta lambat (dia tidak bisa mencapai kecepatan maximalnya dalam jarak 35km atau dalam 6 menit, sebab acceleration and deceleration to stop and start again requires longer than 6 minutes). Jadi buat apa kereta cepat? Dan apakah itu definisi kereta cepat?

Jangan sampai kita jadi menduga-duga bahwa high-speed train is "Jokowi's new toy". Ground breaking, biaya mahal (secara ekonomis dan sosial), merusak lahan dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah-olah tidak masalah, asal Jokwi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai Presiden pertama yang meletakkan batu pertama high speed train dalam sejarah pembangunan bangsa. Apa itu yang kita mau lakukan?

Saya prihatin dengan semua ini dan saya menghimbau pemerintah mengkaji ulang kembali, sekaligus mengembalikan visi poros maritim pada tempat sejatinya dalam pemerintahan. Bangunlah infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapakpun, bangunlah jembatan-jembatan penyebrangan sungai-sungai supaya anak-anak kita jangan lagi naik perahu atau menggantung ditali jembatan hanya untuk pergi ke sekolah.

Kalau mau membangun transportasi kereta api, fokuslah ke proyek kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua, ide pemerintah yang saya salut dan dukung 100%. Buatlah jalan tol di Lombok, supaya perjalanan rakyat dan gerak hasil bumi dari Sumbawa ke Lombok dan seterusnya bisa lancar dan memberikan kontribusi yang pesat terhadap ekonomi negara.

Demikianlah inti gagasan saya untuk sebagai tanggugjawab konstitusional dan kelembagaan dalam mengawasi jalanannya pemerintahan khususnya dan negara pada umumnya.

Sekian dan Terima kasih.” (RobigustaS/voa-islam.com)